NUSANTARANEWS.CO – Amerika Serikat berencana menjatuhkan sanksi individu kepada Myanmar yang dituduh telah melakukan serangkaian aksi kekerasan di negara bagian Rakhine. Etnis Rohingya kini hampir semuanya sudah mengungsi di Bangladesh menyusul operasi militer di Rakhine.
Operasi ini memicu krisis kemanusiaan yang menimpa Rohingya. Amerika yakin, pemerintah Myanmar bertanggung jawab atas terjadinya krisis kemanusiaan ini. Sehingga, seperti disampaikan Sekretaris Negara AS Rex Tillerson, sanksi individu bakal dijatuhkan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas peristiwa kemanusiaan tersebut.
Dengan kata lain, AS akan menjatuhkan sanksi kepada Jenderal Myanmar Min Aung Hlaing yang bertanggung jawab atas terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa ratusan ribu etnis Rohingya di Rakhine.
“Semuanya memang harus berdasarkan bukti. Jika kita sudah memiliki informasi yang kredibel yang dapat diandalkan, orang-orang tertentu bertanggung jawab atas tindakan yang tak bisa kita terima, maka sanksi yang ditargetkan kepada individu ini munkin setimpal,” kata Tillerson seperti dikutp Washington Post.
Sikap AS ini mudah dipahami. Hampir semua media di dunia kompak menyebutkan Rohingya diperlakukan tidak adil, diusir dan dibunuh oleh massa Budhis dan tentara di negara bagian Rakhine dekat perbatasan Bangladesh. Badan PBB, Human Rights Watch (HRW) jadi saksi dan siap mengumpulkan bukti-buktinya.
Pertanyaannya, benarkah Amerika Serikat ingin membangun pangkalan militer di Teluk Benggala?
Jika pertanyaan tersebut benar, seperti yang sudah-sudah AS akan mengeluarkan retorika demokrasi dan kemanusiaan sebagai kata kunci guna menutupi motif sesungguhnya dari agenda tersembunyinya di Myanmar.
Terkait dengan tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, AS jelas sangat ahli dalam mengeksploitasi tragedi kemanusiaan tersebut untuk mencapai tujuan geopolitiknya. (red)
Editor: Eriec Dieda
