NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mobilisasi ASN supaya terjebak ke dalam politik praktis dinilai sebagai usaha untuk mengembalikan negara ke sistem yang pernah dibangun selama orde baru. Karenanya, mobilisasi ASN dianggap berpotensi merusak wibawa pemilu.
“Di masa orde baru rezim memobilisasi ASN untuk mendukung Soeharto, akibatnya ASN menjadi bagian dari kekuasaan tiran orde baru yang berlangsung 32 tahun, reformasi berupaya melepaskan ASN dari jebakan politik kekuasaan, namun bila mencoba lagi menceburkan diri berarti ingin kembali ke masa kelam itu,” kata pengamat politik dari Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Senin (4/3/2019).
Baca juga: Netralitas ASN Jawa Tengah Mengkhawatirkan
Baca juga: ASN Dipaksa Dukung Capres Tertentu, Cara Berpolitik Ala Orde Baru Menguat di Pilpres 2019
Zaenal mengatakan proses menuju pemilu seharusnya berlangsung secara profesional. Salah satunya menghindari keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis.
“Termasuk kampanye terselubung atau terbuka untuk memilih kandidat tertentu, namun fakta yang terjadi belakangan ini sungguh tidak bisa diterima akal sehat, tidak sedikit ASN yang justru terlibat politik praktis secara terang-terangan,” ujarnya.
“Pasca reformasi seharusnya kita mengambil pelajaran dari tindakan ASN yang terlibat politik praktis di masa itu,” sambung dia.
Dia menambahkan, penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu wajib berani menindak ASN yang bermain mata di tahun politik, ini menyangkut marwah penyelenggara, bila tidak maka kepercayaan rakyat terhadap Bawaslu berpotensi jatuh ke titik nol.
Baca juga: ASN Diminta Tak Terjebak Kampanye Pemilu 2019
“Bawaslu harus menindak ASN yang mbalelo di momen politik kali ini, satu saja ASN yang dibiarkan maka memicu ASN yang lain bertindak lebih jauh, ini juga menyangkut harkat Bawaslu dalam menjaga kepercayaan publik,” ujar pria yang akrab disapa Enal ini.
Menurutnya, tak menutup kemungkinan menjelang hari pencoblosan akan semakin banyak pula ASN yang bermanuver. “Dalihnya bisa beragam, namun intinya yang dilakukan mereka tetap melanggar aturan pemilu yang mensyaratkan ASN harus netral,” pungkasnya.
(eda)
Editor: Eriec Dieda
