NUSANTARANEWS.CO, Bandung – Pendiri Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara (MKPN), Rudi Alfian menyatakan, Pancasila merupakan kebenaran paripurna seharusnya mampu menembus ruang dan waktu di seantero Indonesia. Dengan kata lain, siapapun yang tidak dapat menerima dan menjalankan Pancasila secara komprehensif dan konsekuen, tidak memiliki hak terhadap variabel atau segmen apapun di NKRI.
“Kebenaran dari tiap Agama, tiap segmen pendidikan, tiap matra pertahanan, tiap adat istiadat, dan tiap kelompok profesi tidak akan bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila dibentuk dari kebenaran-kebenaran tersebut,” ujar Rudi Alfian saat isi diskusi kebangsaan bertajuk Pancasila Sebagai Sistem Pancasila, Selasa (4/4/2017) kemarin di Gedung Indonesia Menggugat Bandung.
Menurutnya, atas dasar tersebut, Pancasila terkristalisasi menjadi sistem yang paripurna yang harus dijalankan dan diaktualisasikan dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. “Karena itulah Pancasila mewujud menjadi sistem paripurna yang tidak perlu diperdebatkan atau dimodifikasi lagi. Jalankan saja,” sambung dia.
Ia juga menyatakan bahwa ada agenda besar yang sedang dilakukan oleh para musuh dan penghianat bangsa untuk menjauhkan bangsa Indonesia dari Pancasila. Tujuan mereka tak lain, kata Rudi untuk merusaknya dan pada akhirnya mengambil alih penguasaan terhadap setiap potensi dari tanah air Indonesia.
“Dengan strategi tipuan seperti amandemen UUD 45, mereka memisahkan agama dari sistem bernegara, menggunakan HAM untuk menghancurkan peradaban, mengecilkan peran TNI untuk melemahkan pertahanan, memunculkan demokrasi untuk menghantam musyawarah oleh majelis yang khidmat bijaksana dan menularkan ego kepentingan kelompok untuk menginjak-injak keadilan sosial. Dan kita dipaksa untuk menerima konsep itu,” tegas dia.
Kembali ke Pancasila dengan mengusung sistem majelis merupakan satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan bangsa dan negara yang sedang porak-poranda ini. Menurutnya, sistem berbangsa dan bernegara yang halal bagi masyarakat Indonesia hanyalah Pancasila. Bukan sekulerisme, komunisme, modernisme, pluralisme, khilafah Islamiyah atau apapun. (emka)
Editor: Romandhon
