NUSANTARANEWS.CO – Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membuat pulau Tax Haven di Indonesia mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, pulau tersebut dapat mempercepat masuknya investasi, khususnya investasi asing.
“Ini ide positif untuk Indonesia. DPR khususnya Fraksi Golkar siap membantu mewujudkan gagasan tersebut,” ungkapnya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jum’at (12/8/2016).
Misbakhun menjelaskan, ide membuat pulau tax haven sebenarnya sudah disuarakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro saat masih menjabat sebagai menteri keuangan.
Saat itu, lanjut Misbakhun, Bambang ingin membentuk Offshore Financial Centre (OFC). Dengan adanya OFC tersebut, para investor asing bisa membuka perusahaan cangkang di pulau tax haven. “Sehingga, tidak perlu membuka di negara-negara lain,” ujarnya.
Pembuatan pulau tax haven atau pulau suaka pajak, menurut Misbakhun, merupakan sesuatu yang lumrah. Misalnya saja, ia mencontohkan negara tetangga Indonesia seperti Malaysia. Misbakhun mengatakan bahwa Malaysia justru sudah lebih dahulu memiliki pulau tax haven di Labuan.
“Kalau Singapura malahan negaranya yang jadi tax haven, bukan cuma satu pulau,” katanya.
Namun kendati demikian, Misbakhun menyarankan, jika memang pemerintah ingin membuat pulau tersebut, maka pemerintah harus benar-benar memilih lokasi yang tepat untuk dijadikan sebagai pulau tax haven.
Pasalnya, lanjutnya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pulau tersebut harus benar-benar bisa menjadi tempat investasi yang menarik. “Infrastrukturnya harus siap dan harus modern,” ungkapnya lagi.
Seperti diketahui, sebelumnya saat berbicara di Semarang, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji pengembangan salah satu pulau Indonesia sebagai tax haven seperti halnya Labuan di Malaysia. (Deni)
