Merdeka 9 Juli 2011, Sudan Selatan Masih Sandang Status Negara Baru di Dunia

sudan, sudan selatan, konflik sudan, konflik sudan selatan, warga sudan selatan, sudan selatan merdeka, referendum sudan selatan, perang saudara sudan, republik sudan selatan, ibukota sudan selatan, konflik sipil sudan, pemberontak sudan, pemberontak sudan selatan, nusantaranews
Peta wilayah Sudan dan Sudan Selatan. (Foto: Wikipedia)

NUSANTARANEWS.CO – Sudan Selatan masih menyandang status sebagai negara baru lantaran baru merdeka pada 9 Juli 2011 silam. Kemerdekaan ini diperoleh dari hasil referendum rakyat yang hasilnya lebih memilih Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan.

Pada 14 Juli 2011 Sudan Selatan menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Nama resmi negara Afrika Timur ini ialah Republik Sudan Selatan. Populasinya diperkirakan sekitar 12 juta jiwa, negara ini berbatasan dengan Ethiopia, Kenya, Uganda, Republik Demokratik Kongo, Sudah dan Republik Afrika Tengah.

Ibukota Sudan Selatan adalah Juba. Juba merupakan kota terbesar di Sudan Selatan. Jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 400 ribu jiwa.

Baca juga: Warganya Terpecah Belah, 1 Juta Warga Sudan Selatan Berlindung di Uganda

Sudan dan Sudan Selatan tercatat sebagai dua negara yang masih terus dilanda konflik sipil. Bahkan perang saudara Sudan sudah berlangsung sejak tahun 1955-1972. Periode ini disebut perang saudara Sudan pertama. Disebut pertama lantaran perang saudara kedua kembali bergelora pada tahun 1983-2005 yang ditandai dengan Perjanjian Damai Komprehensif di Nairobi.

Perjanjian Damai Komprehensif 2005 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya referendum pada 9-15 Januari 2011. Dalam referendum ini rakyat Sudan Selatan diminta menentukan pilihannya apakah tetap menjadi bagian dari Sudan atau memisahkan diri (Sudan Selatan).

Hasilnya, mayoritas (99%) rakyat Sudan Selatan memilih untuk memisahkan diri dari Sudan alias merdeka. Namun begitu, hasil pemilihan itu tak membuat konflik di Sudan berhenti total. Perebutan wilayah disebut-sebut masih menjadi persoalan yang menyulut konflik, terutama terkait pembagian pendapatan minyak. Terlebih, sekitar 75 persen cadangan minyak Sudan terletak di Sudan Selatan.

Baca juga: Patel: Sedang Terjadi Genosida di Sudan Selatan

Baca Juga:  Menteri BUMN Sebut Pernyataan Menteri ESDM Soal PLN Tak Mendasar

Akibatnya, api konflik seolah tak kunjung padam. PBB melaporkan, warga Sudan Selatan banyak yang mengungsi ke Uganda, bahkan telah mencapai angka 1 juta jiwa. Ini menjadi tonggak sejarah yang suram dari krisis pengungsi terbanyak di dunia.

PBB sendiri sangat khawatir dengan konflik yang terus membara di Sudan Selatan. Laporan PBB tahun 2017 menyebutkan sudah lebih dari 10 ribu orang tewas dan 3 juta lainnya terlantar sebagai dampak dari konflik tersebut. Dan konflik ini telah memecah belah warga Sudan Selatan berdasarkan etnis. PBB mulai khawatir akan terjadinya genosida.

Terlepas dari itu, setelah merdeka kawasan Sudan Selatan terbagi menjadi 10 negara bagian. Di antaranya Bahrul Ghazal Utara, Bahrul Ghazal Barat, Lakes, Warab, Khatulistiwa Barat, Khatulistiwa Tengah, Khatulistiwa Timur, Junqali, Wahdah dan Nil Hulu.

Editor: Banyu Asqalani & Eriec Dieda