Soekarno, Soeharto dan Supersemar
Soekarno, Soeharto dan Supersemar. (Foto: AP/Associated Press/Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO – Alkisah, suatu hari Bung Besar (Bung Karno) memanggil dua tokoh yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX mewakili masyarakat Jawa dan KH Idham Chalid mewakili Islam. Kepada kedua tamunya, Bung Karno menyampaikan gagasan menyelamatkan negara dari tekanan Neokolim serta rongrongan kelompok komunis melalui penyesatan, sebuah langkah untuk mengelabui musuh dengan cara meninggalkan jejak yang membuat musuh tersesat apabila mengikutinya.

Lalu, ditunjukan kepada tamunya sebuah draft surat perintah sebagai bentuk penyesatan tersebut. Setelah membaca dengan saksama, kontan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun berkata: “Apa nggak salah bung? Surat ini beresiko peralihan kekuasaan?”

Bung Karno pun tersenyum dan menjawab kekhawatiran tamunya dengan khas negarawan besar. Menurutnya, seorang pemimpin sejati tahu kapan dia harus meletakan kekuasaan demi menyelamatkan negara, dan untuk membuat stabilitas negara, peran militer sangat dibutuhkan. Ia pun mengatakan telah menyiapkan seseorang untuk mengendalikan keadaan tanpa orang tersebut mengetahuinya. Lebih lanjut, Bung Karno menerangkan bahwa orang yang disiapkan tersebut ahli strategi, sehingga mampu melakukan taktik penyesatan seperti yang ia rencanakan.

“Siapa orang tersebut Bung?” tanya KH Idham Chalid.
Bung Karno pun menjawab dengan tegas, “Pangkostrad Soeharto!”

Singkatnya, selesai draft tersebut diperbaiki bersama tamunya dan disempurnakan dengan menyebut nama penerimanya, Bung Karno lalu meminta KH Idham Chalid mengantarkannya langsung kepada Soeharto.

Setelah memahami baik-baik surat perintah presiden atau yang kelak dikenal dengan Supersemar, Soeharto pun kaget. “Jangan saya, karena masih ada Jenderal yang lebih senior seperti Pak Nasution!.” Ucapan spontan Soeharto tersebut membuat KH Idham Chalid saat itu juga mengajak Soeharto bertemu Jenderal AH Nasution.

Menanggapi surat perintah itu, AH Nasution pun berkata pada Soeharto,”Mengingat suku Jawa mayoritas, Bung Karno sudah tepat memilih saudara.”

Antara percaya dan tidak, pada surat tersebut Pak Harto pun lantas mengutus tiga orang Jendral yakni Basuki Rahmat, Amir Mahmud dan M Yusuf untuk mengkonfirmasi pada Bung Karno tentang surat perintah tersebut. M Yusuf dilibatkan untuk memudahkan masuk Istana, mengingat beliau besan Mauli Saelan yang menjadi Komandan Cakrabirawa, unit pasukan khusus pengawal presiden pada waktu itu.

Akhirnya, Soeharto pun menerima isi surat perintah itu setelah tiga Jenderal utusannya menyatakan bahwa benar surat perintah tersebut berasal dari Bung Karno.

Pertanyannya adalah, tepatkah tindakan Bung Karno memberikan surat perintah itu kepada Soeharto? Menjawab pertanyaan tersebut tentu saja memerlukan kajian historis dan geopolitik khusus serta mendalam. Tetapi, untuk menunjukan loyalitas Soeharto pada Bung Karno cukuplah saya ingatkan melalui implementasi filosofis politik “mikul nduwur mendhem jero” Soeharto dengan menterjemahkan pembangunan semesta berencana Bung Karno menjadi Repelita, Marhaenisme diwujudkan melalui Kelompencapir.

Sekadar pengingat, Kelompencapir, yang merupakan singkatan dari Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa, adalah kegiatan pertemuan untuk petani dan nelayan di Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kegiatan ini mengikutkan petani-petani berprestasi dari berbagai daerah. Mereka diadu kepintaran dan pengetahuannya seputar pertanian, antara lain soal cara bertanam yang baik dan pengetahuan tentang pupuk dengan model mirip cerdas cermat. Program ini ikut andil kala Indonesia mencapai swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1984.

Kemudian, dan jangan lupa gagasan besar Bung Karno tentang lembaga musyawarah untuk membangun bangsa yang kemudian dirintis orang-orang kepercayaannya seperti Suhardiman (SOKSI), Sughandi (MKGR), Mas Isman (KOSGORO) berupa Sekber Golkar di era Soeharto terus dipertahankan. Soeharto tak pernah menjadikan Golkar sebagai partai politik dan betul-betul mengoptimalkannya sebagai lembaga musyawarah seperti yang diinginkan Bung Karno pasca Dekrit Presiden.

Kemudian, untuk menjaga kehormatan Bung Karno, Soeharto memberikan status tahanan rumah padanya. Tindakan ini dilakukan guna menggagalkan segala macam tuntutan yang telah direncanakan banyak pihak pada Bung Karno melalui pengadilan Mahmilub setelah pidato Nawaksaranya ditolak MPRS. Ia pun memberikan perintah pada dirut Pertamina Ibnu Sutowo untuk membantu ekonomi keluarga Bung Karno. Maka tak heran jika di era Soeharto pom bensin yang berada di jalur hijau jalan Sudirman Jakarta milik salah satu putri Bung Karno, tak ada seorang pun berani mempersoalkan. Soeharto pula yang berada di belakang layar menjadikan Megawati tokoh politik nasional untuk menepati konsensus Orde Baru melalui rekayasa politiknya.

Konsensus Orde Baru ini melibatkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KH Idham Chalid. Salah satu butir perjanjian tak tertulis tersebut berisi: Pasca Soeharto memimpin, kepemimpinan nasional dikembalikan pada keluarga Bung Karno untuk menjaga Pancasila, UUD 45 dan ajaran Bung Karno. Sayangnya, konsensus tersebut dihancurkan oleh operasi intelejen asing yang berkedok gerakan reformasi. Dan Megawati yang mendapatkan kesempatan menjadi presiden malah berpihak pada reformasi ketimbang ajaran orang tuanya sendiri. Putri Bung Karno ini lupa pesan Bung Karno seperti terdapat dalam buku Tujuh Bahan Pokok Indroktinasi jika kelak yang akan menghancurkan Indonesia adalah kaum reformis.

Soeharto memang Sukarnois sejati yang konsisten menjalankan ajaran Bung Karno dalam praktek kenegaraan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tak seperti Sukarnois abal-abal yang hanya menjual nama besar Bung Karno untuk meraih kekuasaan seperti yang kita saksikan sekarang. Oleh sebab itu, janganlah kita pertentangkan kedua orang besar tersebut agar bangsa ini tak semakin larut dalam kebodohan memahami peristiwa sejarah.

Dan seandainya Pitut Suharto serta Yoga Soegama masih hidup, menyimak cerita ini pasti berdua kompak berkata, “Hanya orang bokek tak memiliki kepentingan politik seperti sampeyan syekh yang sanggup menyingkap kebenaran tanpa beban.”

Penulis: Mas Udiantoro / Editor: Eriec Dieda

Komentar