Oleh: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
NUSANTARANEWS.CO – Kecenderungan kepentingan politik negara besar dalam memengaruhi sistem perekonomian dunia dapat ditinjau dari beberapa indikasi.
Amerika sebagai negara raksasa ekonomi yang menggunakan US Dollar dalam transaksi dalam negerinya, sekaligus juga menggunakan US Dollar dalam transaksi perdagangan dunia, telah dihadapkan pada dua masalah utama yang selalu menghantui perekonomiannya, yakni tingginya tingkat pengangguran serta inflasi.
Hal ini dapat dipahami, mengingat besarnya tingkat sirkulasi mata uang domestik dan dunia ditangani oleh sistem perbankan Amerika, sementara pada saat yang sama Federal Reserve, sebagai Bank Sentral Amerika bertindak sebagai otoritas moneter atas US Dollar, termasuk mencetak mata uang US Dollar sebagai mata uang domestik dan sekaligus sebagai alat tukar pada perdagangan transnasional.
Dengan demikian, terlepas dari tumbuh atau tidaknya sistem perekonomian Amerika, mata uang US Dollar sangat besar tingkat sirkulasinya di Amerika dan pada saat yang sama, negara raksasa ekonomi dunia yang menggunakan US Dollar sebagai acuan mata uangnya, juga melihat Amerika sebagai pasar raksasa bagi produk ekspornya. Hal inilah yang memicu besarnya defisit neraca transaksi perdagangan Amerika dari tahun ke tahun terhadap hampir semua negara di dunia.
Dalam dekade 70-an dan 80-an, upaya untuk menekan pengangguran dan inflasi selalu diusahakan. Cara-cara yang digunakan antara lain dengan melakukan koreksi terus menerus atas tingkat suku bunga US Dollar, melakukan pendekatan fiskal, dan upaya menjual surat berharga pemerintah (US Treasury Bills/ US Government Bond), sebagai bagian dari cara untuk menekan defisit neraca transaksi dalam negeri, serta melakukan kontraksi atas mata uang US Dollar yang berada di dalam negeri.
Upaya yang dilakukan terutama di akhir dekade 80-an serta awal 90-an tersebut dirasa kurang efektif mengingat jumlah uang US Dollar yang beredar dari waktu ke waktu sudah melampaui kemampuan pengontrolan Bank Sentral Amerika. Namun demikian, dengan berkembangnya fenomena transaksi keuangan dunia melalui transaksi mata uang sebagai komoditi, atau dalam bentuk jual beli surat berharga pemerintah Amerika (mencapai perputaran kurang lebih US $ 2,6 triliun setiap 8 hari), telah menyebabkan dampak inflasi yang dicerminkan dengan merosotnya nilai tukar US Dollar terhadap mata uang dunia lain dapat dikendalikan.
Dengan masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Amerika tersebut, yang pemecahannya adalah menggerakkan mata uang sebagai komoditi ekspor yang diperdagangkan, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah suatu keputusan politik akan penghormatan negara-negara di dunia atas asas pasar bebas.
Melalui sosialisasi asas pasar bebas ke seluruh dunia, di mana justru mata uangnya yang diperdagangkan (diekspor), maka Amerika sedang memainkan suatu peran kepentingan nasional bagi kemakmuran bangsanya.
Dalam konteks ini, maka infrastruktur tingkah laku yang paling tepat adalah isu hak asasi manusia dan demokratisasi. Tidak dapat disangkal bahwa asas universalitas dalam hak asasi manusia dan sifat penghormatan atas hak-hak individual dalam demokrasi secara tepat berkorelasi dengan sifat universalisme US Dollar yang telah dijadikan bahasa keuangan global.
Dengan demikian, maka keputusan untuk menjalankan politik luar negeri yang sangat berat bertumpu pada asas hak asasi manusia, demokrasi, serta ekonomi pasar bebas, pada dasarnya adalah menjalankan “Core Values” bangsa Amerika yang perwujudannya adalah kemakmuran dan kepentingan nasional Amerika.
Untuk itu sikap politik sebagai “Polisi Dunia” sangat diperlukan untuk melegitimasikan suatu tindakan atas semua resistensi serta kebuntuan sikap negara di dunia terhadap suatu keinginan politiknya.
Atas dasar hal-hal tersebut, dapat digambarkan betapa negara-negara di dunia ini menjadi katup atas kemakmuran di Amerika, sehingga bagi negara yang tidak memiliki “Core Values” yang mengakar dan fundamental ekonomi yang kuat akan segera mengalami dampak negatif penerapan “Core Values” baru ini.
Sementara itu, Jepang dalam dekade terakhir abad ke 20, telah mengalami problem internal yang sangat serius. Sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 terdapat penurunan surplus perdagangan luar negeri yang terus menerus. (red)
