ArtikelFeatured

Menteri PUPR Tegur Pengembang Meikarta?

NUSANTARANEWS.CO – Sekalipun belum mengantongi izin, pembangunan megaproyek kota Meikarta tetap berjalan mulus, semulus pembangunan kereta cepat Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi yang tengah digenjot pemerintah. Seoalah sedikipun tak pernah terjadi apa-apa.

Entah baru tahu atau pura-pura tak tahu? Setingkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja hanya bisa mengeluh, karena merasa kaget PT Lippo selaku mengembang kota Meikarta ternyata tak pernah konsultasi soal pembangunan kota raksasa tersebut. Ini tampaknya yang membuat Menteri PUPR tak tahu mesti harus berbuat bagaimana? Lah?

Bak gayung bersambut, tak ada upaya yang berarti, selain hanya mengklaim bahwa pihaknya telah menegur pemilik PT Lippo Group yang kata Menteri PUPR mestinya harus melakukan konsultasi terlebih dahulu.

“Tapi kalau hal tersebut penting diregulasi maka harus (ada aturan),” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki mengaku bahwa perusahaan milik taipan James Riady itu, kata dia tak pernah sekalipun melakukan konsultasi terkait pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Konsutasi ini penting kata dia, karena pembangunan Meikarta tentu akan mengubah pola transportasi.

“Pasti akan mengubah pola transportasi, kebutuhan air bersih, waste management, sanitasi, hingga persoalan banjir,” ujarnya.

Lagi-lagi, Menteri Basuki hanya bisa menyayangkan pihak Meikarta yang tak melakukan konsultasi ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. Kalau memang tak sesuai prosedur, mestinya negara punya otoritas untuk menghentikannya, karena kenyataannya melanggar dan tak berizin?

Tapi apa yang justru terjadi? Meikarta kian gencar melakukan promosi baik secara langsung maupun lewat iklan di berbagai media. Apakah hanya dengan ‘menyayangkan’ bisa menghentikan pengembangan kota raksasa Meikarta?

Baru belakangan ini, kata Basuki, pihak President Lippo Group Theo Sambuaga melaporkan kepada dirinya soal proyek ini. Namun Basuki menjelaskan pentingnya konsultasi terlebih dahulu mengingat pengembangan kota baru seperti Meikarta.

Apa yang disampaikan menteri Basuki tampaknya percuma. Toh kenyataannya Meikarta tetap jalan terus. Dan yang cukup mengherankan, tiba-tiba Menteri Basuki menyinggung soal perubahan pola transportasi akibat Lippo yang tak melakukan konsultasi pembangunan.

Bukankah pembangunan kereta cepat (Light Rail Transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi bertujuan untuk menyokong megaproyek Meikarta di Cikarang, Bekasi? Lippo Group sendiri selaku pengembang kota Meikarta mengakui secara blak-blakan bahwa LRT memang ‘diperuntukkan’ untuk kota tersebut. Lihat saja bagaimana Lipoo ‘menjual’ kereta cepat dalam setiap promosi mereka.

Sekalipun Sekretaris Menteri (Sesmen) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam Apriyanto Putro menepis pembangunan LRT untuk Meikarta. “(Meikarta) tidak ada hubungannya dengan (pembangunan) LRT Jabodebek,” kata dia (25/9). (*)

Penulis: Romandhon

Related Posts

1 of 9