PolitikTerbaru

Menolak Lupa Janji Politik Luar Negeri Jokowi

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mengawali tahun 2018, tak ada salahnya kita kembali mengingat janji Joko Widodo selama masa kampanye Pilpres tahun 2014 silam terkait politik luar negeri.

Sejauh ini, belum ada gebrakan yang signifikan dari peran pemerintah Indonesia di kancah perpolitikan internasional selain sebatas pada mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan pertemuan di forum-forum dunia. Arah politik Indonesia di kancah internasional juga tampak tak begitu dominan untuk tak dikatakan sama sekali minim.

Menurut pengamat politik dari Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap mengatakan Saat kampanye Pilpres 2014 lalu Jokowi berjanji secara lisan bidang politik luar negeri terbatas pada mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina.

“Namun, hingga kini Jokowi baru mendirikan Konsulat Kehormatan RI, bukan KBRI, di Ramalah,” kata Muchtar, Jakarta, Senin (1/1/2018).

Seperti diketahui, Palestina kembali harus menghadapi pertikaian geopolitik sengit dengan Israel menyusul pengakuan Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibukota negara Yahudi tersebut. Peengakuan Trump yang disambut gembira Israel tersebut menuai kecaman dunia internasional, termasuk Indonesia.

Baca Juga:  Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi UMKM, Pemkab Sumenep Gelar Bazar Takjil Ramadan 2024

Presiden Jokowi menegaskan bahwa sikap Indonesia tidak pernah berubah dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju perdamaian. Sementara, AS dan Israel juga mengklaim bahwa pemindahan ibukota tersebut merupakan sebuah upaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina yang sudah bertikai sejak puluhan tahun.

Karenanya, langkah kongkret kebijakan luar negeri pemerintahan Indonesia menyikapi keputusan Presiden Trump tentunya sangat dinati-nanti mengingat dukungan terhadap Palestina amat luar biasa di tanah air.

Kedua, kata Muchtar, Jokowi berjanji akan persulit investasi asing dan mengoptimalkan kemampuan rakyat. Pada kenyataannya, Jokowi mengaku pusing melihat sejumlah peraturan daerah (Perda) yang dianggapnya menghambat investasi.

“Janji ini kemudian diingkari, terbukti Jokowi justru menjanjikan kemudahan perizinan seperti di forum APEC, G-20 dan lain-lain,” kata Muchtar.

Ia melanjutkan, janji kampanye tersebut dipertegas pada Janji Tertulis dalam Visi, Missi dan Program Kerja dengan konsep Nawa Cita. Disebutkan, akan menghadirkan negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan pertahanan dilandasi kepentingan nasional, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Baca Juga:  Ketum Gernas Prabowo Gibran Kirim Relawan AJIB Bacakan Deklarasi Pemenangan di Titik Nol IKN

Politik luar negeri akan digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional dan mewujudkan agenda pembangunan. “Setelah menjabat sebagai Presiden, Jokowi memutuskan sasaran politik luar negeri Indonesia yakni terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional,” paparnya. (red)

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 11