Connect with us

Hukum

Menkumham dan Jaksa Agung dari Parpol, Penegakan Hukum Era Jokowi Buruk

Published

on

Analis Politik Exposit Strategic, Arif Susanto. Foto Ucok Al Ayubbi/ NusantaraNews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Analis Politik Expocit Strategic, Arif Susanto menilai Penegakan Hukum menjadi catatan buruk selama tiga tahun terakir pemerintahan Jokowi.

“Rapor paling jeleknya Jokowi selama tiga tahun terakhir yaitu di penegakan hukum dan antikorupsi,” ujar Arif Susanto, D Hotel, Jakarta, Selasa (26/12/2017).

Arif melanjutkan kesalahan Presiden Joko Widodo dimulai sejak awal ketika mengangkat politisi menjadi menteri dan Jaksa Agung yakni mengangkat kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham), dan mantan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

“Pertama, di penegakan hukum kesalahan Jokowi mengangkat menteri Menkum Ham dan Jaksa Agung karena dari parpol,” jelasnya.

Menurutnya penegakan hukum di Era Pemerintahan Jokowi tidak akan maksimal jika Menkumhan dan Jaksa Agung di pegang oleh Partai Politik

“Peneggakan hukum di era jokowi tidak akan bisa maksimal jaksa agung dan menkumham dari partai politik. Seperti aksi kamisan, kasus munir tidak akan pernah selesai,” jelasnya.

Selain itu Arif menilai Jokowi tidak mampu mengelola Konflik yang terjadi hingga pada akhirnya merembet keranah hukum.

“Pelemahan KPK 2015 adalah bagian konflik politik 2014 yang belum selesai. Ini sudah 2017, kalau suhu politik masih tegang, ini pasti ada yang salah dengar politik kita,” tandasnya.

Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Achmad S.

Loading...

Terpopuler