NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, mengungkapkan bahwa pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut pemotongan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp23,3 triliun dikarenakan adanya data fiktif soal guru yang akan disertifikasi tidaklah pantas.
Pasalnya, menurut Heri, hal tersebut belum melalui kajian dan pemeriksaan yang menyeluruh. “Baiknya Menkeu tidak berbicara dengan bahasa fiktif sebelum melalui kajian dan pemeriksaan yang menyeluruh. Itu tidak baik bagi ketatanegaraan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Heri mengingatkan, pemangkasan anggaran tersebut jangan hanya berdasarkan data dan kajian yang absurd. Terlebih lagi jika hal itu hanya menjadi alasan pemerintah supaya bisa merubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jangan buat kegundahan baru lah. Jangan juga terkesan menjadi euforia merubah APBN sekenanya. Euforia dapat merubah APBN dan menemukan sesuatu yang keliru. Berbuat bijaklah untuk kepentingan merah putih,” ujarnya.
Sekedar informasi, Sri Mulyani memangkas anggaran tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp23,3 triliun dalam APBNP 2016. Menurut Sri Mulyani, banyak data guru yanh tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga anggarannya membesar.
“Jangan lihat kami karena memotong anggaran pendidikan tidak mendukung pendidikan. Tunjangan profesi guru PNSD dihemat Rp23,3 triliun karena over-budget. Saya tidak tahu gurunya tidak ada atau gurunya ada tapi tidak bersertifikat,” katanya. (Deni)
