NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Bacharuddin Jusuf Habibie menggantikan Presiden Soeharto sejak 21 Mei 1998 silam pasca meletusnya gerakan reformasi yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia itu.
Habibie boleh dibilang mewarisi kepemimpinan Indonesia ketika negara dalam keadaan kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto, yang menimbulkan sejumlah aksi kerusuhan dan disintegrasi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut pengamat politik dari Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Firman Tresnadi, tak dapat dipungkiri bahwa salah satu upaya Habibie memulih kondisi Indonesia waktu itu tidak lepas dari keterlibatan dan dukungan Dana Moneter Internasional (IMF) dan komunitas negara-negara donor, terutama untuk program pemulihan ekonomi yang hancur diterpa krisis ekonomi sejak 1997.
Baca juga: Negara Indonesia yang Diproklamirkan Bung Karno-Hatta Telah Dibubarkan Lewat Amandemen UUD 1945
“Dalam hal sikap terhadap IMF, BJ Habibie justru mengikuti arahan IMF untuk melakukan reformasi ekonominya. Dari sinilah pintu neoliberalisme dibuka seluas-luasnya,” ujar Bin Firman melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Senin (28/5/2018).
Seperti diketahui, pada krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 IMF menginginkan agar negara-negara pasiennya di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Thailand, memberlakukan rezim kapital bebas, kurs mata uang mengambang, dan suku bunga tinggi (pengetatan moneter).
Habibie tercatat sebagai Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek lantaran hanya menjabat selama satu tahun dan lima bulan saja. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999.
Baca juga: Indonesia (Sebenarnya) Sudah Bubar
“Bahwa pada akhirnya aksi-aksi massa gerakan mahasiswa 1998 harus berkompromi dengan kekuatan sisa-sisa orde baru, pemerintahan BJ Habibie,” kata Bin Firman.
Menurrutnya, secara umum Habibie dapat diterima oleh hampir semua kalangan untuk menghindari perpecahan di antara anak bangsa. Bin Firman mencatat, sebagai sebuah pemerintahan transisi Habibie memberikan konsesi dengan melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan memberikan kebebasan dalam berekspresi.
Baca juga:
Reformasi Mengalami Penyimpangan Dari Tujuan Sebenarnya (Bagian I)
Reformasi Mengalami Penyimpangan Dari Tujuan Sebenarnya (Bagian II)
Dia menambahkan, beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie di antaranya liberalisasi partai politik, pencabutan UU Subversi, pembebasan Tapol/Napol, Referendum Timur Leste dan Pemilu 1999.
“Di bidang ekonomi, BJ Habibe juga berhasil menurunkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dari kisaran 10-16 ribu menjadi di bawah 10 ribu. Selain itu, BJ Habibie mengesahkan undang-undang larangan tentang monopoli dan perlindungan konsumen,” terangnya. (red/ed/nn)
Editor: Banyu Asqalani
