KITA ketahui bersama bahwa sejak tanggal 8-14 oktober 2018 terjadi agenda pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali. Pertemuan ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok organisasi gerakan dengan membangun berbagai narasi lewat diskusi dan aksi demonstrasi sebagai anti tesis dari pertemuan itu. Diskusi dan aksi demonstrasi ini mendapat pembubaran dari aparat kepolisian sebagai aparatus negara.
Pembubaran terhadap diskusi dan gerakan protes adalah sebuah pembungkaman atas demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat diruang publik sudah menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia yang diatur dalam UUD 1945.
Baca juga: Jejak Rekam Joko Widodo Bungkam Kritik Preseden Buruk Kehidupan Demokrasi di Indonesia
Apa yang menjadi cita-cita dan semangat reformasi dalam mewujudkan kebebasan berpendapat dan berserikat hari ini selalu direpresif oleh aparat kepolisian yang sejatinya sebagai pengayom dan pelindung rakyat bukan kembali anti terhadap protes-protes tersebut.
Protes yang dilakukan oleh beberapa gerakan demokratik ini memiliki tujuan untuk kepentingan bangsa dan negara. IMF dan World Bank sebagai lembaga PBB sejak dibentuk Juli 1944 di Bretton Amerika Serikat dengan tujuan membentuk kerangka pembangunan ekonomi yang lebih stabil di dunia serta mengentaskan kemiskinan.
Baca juga: 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Mahasiswa: Selamatkan Ekonomi Indonesia!
Hari ini di tengah-tengah krisis kapital dunia dan sejak bediri lembaga Bretton ini telah gagal memnuhi tujuannya. Bukannya membangun kestabilan dan kesetaran ekonomi global tetapi menyebabkan ketimpangan ekonomi global dan kemiskinan terhadap negara-negara berkembang.
Pembangunan ekonomi ala IMF dan Word Bank dengan mengedepankan liberalisasi ekonomi memaksa dan bahkan mendikte kepentingan ekonomi nasional bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Krisis ekonomi capital dibelahan negara eropa dan Amerika memaksa lembaga ekonomi Bretton ini mencari alternatif ekonominya dengan menjadikan negara-negara berkembang sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja dan pasar komoditas bagi negara-negara kapitalis. IMF dan Word Bank telah gagal dalam memenuhi tujuannya dan hanya menciptakan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan eksploitasi.
Baca juga: Soal Perppu Ormas, LMND: Wujud Fasis, Anti Rakyat dan Anti Demokrasi Pemerintah Jokowi
IMF dan Word Bank bertolak belakang dengan semangat konstitusi dan dasar negara dalam penerapan liberalisasi ekonomi lewat liberalisasi investasi, perdagangan dan tenaga kerja. Proses liberalisasi ini menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam budaya serta membuat kita selalu di dikte oleh kepentingan negara-nagara imperialisme. Untuk itu tidak ada alasan bagi kekuatan-kekuatan demokratik untuk menerima pertemuan tahunan IMF dan Word Bank di Bali.
Kami juga mendesak kepada aparat kepolisian dan pemerintah agar tidak membungkam aktivitas gerakan dan menangkap para aktivis gerakan tetapi membukakan ruang seluas-luasnya dalam membangun narasi-narasi demi kepentingan bangsa dan negara.
Baca juga: Demokrasi Telah Busuk di Tangan Rezim Anti Demokrasi
Aksi menentang dan menolak IMF dan Word Bank di Bali dalam semangat persatuan nasional anti imperialisme harus tetap diluaskan dan digalakan bagi seluruh kekuatan demokratik.
Penulis: Muhammad Asrul, Sekretaris Jendral EN-LMND
Baca juga: Dahnil Sebut Demokrasi Saat Ini adalah Demokrasi Stigmatisasi
