Mengurai Sengkarut Harga Tiket Pesawat

Mengurai Sengkarut Harga Tiket Pesawat

 

Oleh: Deddy Sitorus, Anggota DPR RI dari PDIP sekaligus Wakil Direktur Relawan serta Juru Debat TKN Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019

Saat ini tak sedikit orang-orang berteriak tentang harga tiket yang mahal melebihi harga yang selama ini terkesan murah. Memang itu benar, saya sendiri mengalami bahwa memang harga tiket saat ini jauh lebih mahal dari sebelum-sebelummya. Pertanyaannya, mengapa bisa jadi begitu mahal ?

Pertama adalah jumlah maskapai yang menciut.

Salah satu alasan mengapa harga tiket naik tajam adalah semakin sedikitnya jumlah maskapai yang melayani penerbangan reguler di Indonesia. Praktis, pemain domestik yang tersisa hanya Garuda Indonesia Group (BUMN) dan Lion Air (swasta). Ditambah pemain luar, Air Asia. Hal ini membuat mereka leluasa menaik-turunkan harga tiket sesuai beban operasional dan target profit yang ingin diraih.

Pemerintah hanya berwenang menentukan harga tiket batas bawah atau harga terendah agar tidak terjadi kanibalisasi sesama maskapai dan batas atas atau harga tiket termahal, agar maskapai tidak semaunya menarik keuntungan. Pemerintah juga berwenang menentukan standar kelayakan operasional maskapai dari aspek keselamatan penerbangan. Hanya di situ peran pemerintah, dalam hal ini Kementrian Perhubungan berdasarkan Undang Undang.

Alasan kedua adalah beban maskapai yang meningkat.

Beban maskapai itu artinya biaya operasional yang menjadi acuan dalam pembentukan harga tiket, lazim dikenal sebagai harga pokok produksi (HPP). Apa saja itu? Banyak, di antaranya operasional tekhnis pesawat untuk mengudara, avtur, SDM (pilot, crew teknisi) dan manajemen perusahaan (gaji, kantor, asuransi, dan lain-lain), ground handling atau operasional pesawat di darat (apron, parkir, otoritas bandara, terminal penumpang dan lain-lain), bunga bank yang harus dibayar untuk pembelian dan atau penyewaan pesawat, biaya perawatan (maintenance) pesawat, pengembangan SDM (pelatihan, baik untuk crew, pilot, tekhnisi maupun manajemen), biaya pemasaran (marketing), kerja sama pihak ketiga yang memangkas profit (travel, online ticketing dan lain-lain). Biaya-biaya di atas terus meningkat setiap tahun sementara konsumen berharap harga tidak pernah naik secara signifikan.

Ketiga adalah beban rute dan okupansi.

Karena maskapai yang beroperasi dengan rute begitu banyak hanya tersisa dua maskapai besar maka mayoritas rute yang dilayani seringkali sangat tidak menguntungkan. Karena jumlah penumpang yang diangkut (seats occupancy) sangat rendah, fluktuatif dan hanya mengandalkan peak seasons yang hanya 4-5 kali setahun.

Akibatnya, tidak terjadi subsidi silang (margin yang memadai) antara rute gemuk dgn rute kering, kesenjangannya semakin jauh. Hal ini terjadi karena ekspansi besar-besaran kedua Group Maskapai di atas pada masa lalu, yang akhirnya mematikan semua pesaing mereka, dan sekarang menjadi beban bagi mereka dan merugikan penumpang.

Celakanya, semakin naik harga tiket demand tidak selalu berarti memperbesar profit mereka secara signifikan. Tetapi tidak bisa dihindarkan karena beban yang terlanjur besar. Penutupan rute yang merugi bagi maskapai bisa berdampak munculnya saingan, yang akan semakin mempersulit mereka atau bahkan mungkin penalti dari pemerintah. Itulah kenapa Presiden Jokowi beberapa hari lalu mengundang investor maskapai asing untuk beroperasi di Indonesia. Tiada lain agar terjadi kompetisi yang lebih sehat dan rasionalisasi dari dua maskapai besar yang saya sebut di atas.

Alasan selanjutnya dari kenaikan harga tiket pesawat tersebut karena berubahnya pola konsumsi.

Sampai kurang lebih lima tahun lalu, preferensi konsumen lebih besar pada penerbangan dalam negeri, terutama untuk kebutuhan leissure (piknik). Tetapi tren sudah berubah, beberapa tahun terakhir orang Indonesia semakin intens berkeliling dunia untuk berwisata. Potensi pasar ini dimanfaatkan benar oleh maskapai-maskapai besar luar negeri, yang memang basis operasi utamanya adalah penerbangan internasional. Akibatnya, harga yang mereka tawarkan tidak dapat disaingi oleh Garuda dan Lion yang sejatinya adalah penerbangan domestik. Hanya beberapa rute di Asia yang memberikan keuntungan bagi Garuda dan Lion, utamanya tujuan ke negara-negara ASEAN. Di luar itu, semuanya merugi, padahal investasi sudah kadung dilakukan.

Lalu bagaimana cara mengatasi persoalan ini?

Salah satu cara yang paling cepat adalah mengurangi rute dan atau frekeuensi penerbangan, sehingga beban dan HPP maskapai berkurang. Meskipun itu belum tentu dapat segera mendorong harga turun, konskuekensinya sudah dapat diduga terjadinya kebijakan merumahkan alias PHK karyawan.

Cara lain, bisa dengan mendorong pemerintah untuk membantu memangkas biaya operasional bandara (ground handling) dan biaya avtur pesawat. Tetapi ini tentu menyangkut dua entitas usaha lain yang berpotensi dirugikan, yaitu Angkasa Pura dan Pertamina.

Namun yang paling tepat, agar sifatnya holistik dan jangka panjang adalah bila pemerintah mampu mengundang pemain baru di pasar domestik agar terjadi persaingan yang lebih sehat secara alamiah. Dengan demikian, rasionalisasi dua maskapai besar itu juga akan terjadi secara natural. Sebab, sekarang tidak ada lagi istilah penerbangan murah (low cheap carrier) dan semboyan everybody can fly adalah slogan usang belaka.

Untuk negara kepulauan seperti Indonesia dan melihat potensi pasar online, harga tiket dan logistik yang tinggi akan berdampak buruk.

Catatan redaksi: Opini dari Deddy Sitorus. Ia merupakan Wakil Direktur Relawan serta Juru Debat TKN Jokowi-Maruf. Dalam Pemilu serentak April 2019, ia tercatat sebagai Calon Anggota Legislatid (Caleg) peraih suara terbanyak se Dapil Kalimantan Utara dari PDI Perjuangan. Tulisan ini sebelumnya pernah diunggah di Facebook pribadinya dan dimuat di nusantaranews.co atas izin dari yang bersangkutan.