NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pada saat Kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji secara lisan, tidak akan impor pangan. Dikatakan, kebijakan impor segala bahan pangan memang bisa menjamin ketersediaan. Namun, kebijakan itu berdampak buruk, karena menjauhkan negeri agraris ini dari kedaulatan pangan.
Jokowi berjanji, secepatnya menyelesaikan masalah pangan dan komoditas. Juga akan mewujudkan swasembada pangan dan lepas ketergantungan dari jeratan impor. Jokowi menegaskan, sektor pangan menjadi perhatiannya apabila terpilih menjadi Presiden dalam Pilpres 2014. “Enerji dan pangan adalah hal yang menjadi perhatian saya, karena ketahanan enerji harus kita kuasai sendiri,” tandasnya saat kampanye Pilpres 2014.
Ia juga berjanji, akan menghentikan impor daging. Bahkan, Jokowi berjanji, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan dan manufaktur. Juga berjanji, akan menyederhanakan regulasi perikanan; mempermudah nelayan mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus; mensejahterakan kehidupan petani; mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah; membangun banyak bendungan dan irigasi.
Baca: Pemerintah Memperluas Akses Impor Daging Sapi Hingga Amerika Latin
Jokowi juga berkampanye untuk memberantas mafia impor pangan. Namun, kini sudah lebih tiga tahun, tak satupun menteri ekonomi dan perdagangan Jokowi berani mewujudkannya. Sampai 14 paket kebijakan ekonomi tetapi tidak ada satupun kebijakan tersebut memerintahkan pengubahan tata niaga impor pangan. Sebagai bukti, 6 Juni 2017 lalu Ketua KPPU menyampaikan, keuntungan kartel bawang putih dapat mencapai belasan triliun rupiah. Tata niaga impor bawang putih dikuasai hanya enam keluarga bisnis. Salah satu taipan bahkan menguasai separuh perputarannya.
Kini Jokowi sudah lebih tiga tahun menjadi Presiden RI. Dipenuhikah janji-janji kampanye di atas? Jawaban paling halus; belum!
Janji kampanye tertulis Jokowi dituangkan dalam dokumen Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014. Dokumen resmi ini mencatat Jokowi dan Jusuf Kalla saat kampanye Pilpres 2014 berjanji akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan:
1. Perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di tiga juta hektar sawah.
2. Pembangunan satu juta hektar lahan sawah baru di luar jawa.
3. Pendirian Bank Petani dan UMKM.
4. Penyediaan gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi.
5. Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga.
6. Penghentian konversi lahan produktif utk usaha lain seperti industri, perumahan dan pertambangan.
Janji terkait Nawa Cita ini masih belum terbukti dalam realitas obyektif. Rencana kebijakan hanya ada dalam konsep Nawa Cita.
Untuk menilai kritis kinerja Jokowi urus pertanian, dapat juga digunakan dokumen RPJMN 2015-2019. Di dalam dokumen ini, Jokowi akan melaksanakan minimal dua program:
Pertama, pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan. Khusus produksi bahan pangan pokok sasaran dalam juta ton sebagai berikut:
1. Padi, baseline 2014 hanya 70,6, sasaran 2019 sebanyak 8.2,0 dengan pertumbuhan 3,0 %;
2. Jagung, baseline 2014 hanya 19,1, sasaran 2019 sebanyak 24,1 dengan pertumbuhan 4,7 %;
3. Kedelai, baseline 2014 hanya 0,92, sasaran 2019 sebanyak 2,6 dengan pertumbuhan 22,7 %;
4. Gula, baseline hanya 2,6, sasaran 2019 sebanyak 3,8, pertumbuhan 8,3 %;
5. Daging Sapi (Ribu Ton), baseline 2014 hanya hanya 452,7, sasaran 2019 sebanyak 755,1, pertumbuhan 10,8 %.
Baca: Opsi Impor Beras di Tengah Panen Raya Padi Patut Dipertanyakan
Kedua, pengembangan agrobisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani. Sasaran utama peningkatan nilai tambah dan daya saing komunitas pertanian tahun 2015-2019 adalah:
1. Meningkatnya PDB industri pengolahan makanan dan minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif. Khusus untuk pengelolaan makanan dan minuman, PDB baseline 2014 hanya 2 4 %, sasaran 2019 sebesar 2,6 %, rata2 pertahun (2015-2019) 2,6 %. Sedangkan jenis komoditas perkebunan adalah kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, dan kelapa. Sedangkan holtikultura mencakup mangga, nanas, manggis, salak dan kentang.
2. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor.
3. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.
4. Meningkatnya neraca perdagangan (ekspor-impor) komoditas pertanian.
5. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).
Pertanyaan selanjutnya dapat diajukan, setelah Jokowi menjadi Presiden RI lebih tiga tahun, tercapaikah sasaran dua program bidang pertanian di atas? Jawabannya; masih belum!
Faktanya hingga awal 2018 ini Indonesia masih impor beras. Belum tercapai sasaran produksi 82,0 juta ton. Produksi jagung sesuai sasaran belum tercapai, tetapi Pemerintah mulai melarang impor jagung. Harus diakui, pertumbuhan produksi jagung di Indonesia relatif positif.
Indonesia masih belum bisa swasembada kedelai. Masih impor kedelai. Pertumbuhan kedelai di Indonesia masih belum mencapai target. Komoditas gula juga masih bergantung pada impor. Tidak pernah tanpa impor gula. Produksi gula belum mencapai target.
Baca: Indonesia Masih Impor Kedelai, Kodim Nganjuk Siap Dampingi Petani
Komoditas pangan lain, daging sapi dan juga sapi masih impor. Belum tercapai target produksi sapi sesuai rencana.
Pada level Kementerian Pertanian, salah satu sasaran pembangunan pertanian yakni swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula (Renstra Kementan 2015-2019).
Target makro pembangunan pertanian (Renstra Kementan 2015-2019) sebagai berikut:
1. PDB nasional diharapkan tumbuh rata2 di atas 7 %, sedangkan PDB pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) tumbuh di atas 3,80 %.
2. Laju pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian menurun. Hal ini karena tenaga kerja sektor pertanian masih cukup besar.
3. Investasi sektor pertanian PMDN pada 2019 sekitar 12,06 triliun rupiah; PMA 1,7 miliar dolar US. Tingkat pertumbuhan pertahun rata-rata PMDN dan PMA sekitar 5,0 dan 4,7 % pertahun.
4. Neraca perdagangan sektor pertanian:
a. Tanaman pangan ekspor tumbuh rata-rata 10 %, impor rata2 5 % dan neraca rata2 4,8 %;
b. Holtikultura ekspor tumbuh rata-rata 10 %, impor 5 % dan neraca rata2 2,5 %:
c. Perkebunan ekspor 10 %, impor 5 %, neraca 10,4 %;
d. Peternakan, ekspor 10 %, impor 5 %, neraca 0,9 %;
e. Pertanian, ekspor 10 %, impor 5 %, neraca 12,7 %.
5. Nilai Tukar Petani (NTP) berkisar antara 101,21 hingga 104,56. Penerimaan petani akan lebih besar ketimbang pengeluaran.
6. Pendapatan perkapita (PDB total/kapita) rata2 6,29 %.
Faktanya, target makro Kementan di atas masih belum tercapai. Janji Jokowi dan Kementan akan swasembada pangan masih belum terbukti faktual. Ada data, fakta dan angka menunjukkan Indonesia era Jokowi masih bergantung pada impor.
Dari kreteria impor pangan, Indonesia di bawah Presiden Jokowi masih terus melanjutkan. Mengacu data BPS, sepanjang Januari-Oktober 2016 Indonesia masih ketergantungan impor 29 komoditas pertanian dari beragam negara. Nilai impor mencapai 8, 53 miliar dolar US. Beberapa di antara 29 komoditas pertanian masih impor, yakni beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung trigu, gula pasir, gula tebu, daging lembu, garam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, kelapa, kelapa sawit, lada, kentang, teh, kopi, cengkeh, kakao, cabai, tembakau, singkong, dan telor unggas.
Pada 2017 Indonesia masih terus impor komoditas pangan seperti beras khusus, tepung terigu, gula pasir, daging lembu, garam, mentega, minyak goreng, bawang putih, lada, kentang, cabai dan unggas. Berdasarkan data BPS, impor beras khusus Juni 2017 sebanyak 36,3 ribu ton. Angka ini menaik jika dibandingkan Mei 2017 hanya 23,2 ribu ton. Impor garam Juni 2017 sebanyak 253,8 ribu ton. Impor minyak goreng Juni 2017 sebesar 1,9 ribu ton. Impor bawang putih Juni 2017 sebesar 90,9 ribu ton. Impor lada di 2017 sebesar 23,1 ton. Impor kentang Juni 2017 sebanyak 6,9 ribu ton.
Bahkan, pada awal Januari 2018 Pemerintah Jokowi melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan akan mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Filipina.
Rencana impor beras ini mendapat suara penolakan. Majalah Tempo 28 Januari 2018 menyebutkan sejumlah anggota DPR dan DPD menyuarakan keberatan seperti Sudin, Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi IV. Ia menolak jika beras impor masuk ke Tanah Air pada Februari mendatang karena bertepatan dengan panen raya yang bakal berlangsung hingga Maret.
Ketua MPR Zulkifli Hasan juga mengkritik keputusan Pemerintah mengimpor 500 ribu ton ini.” Ketimbang impor, jauh lebih baik prioritaskan beras lokal produksi petani,” ujar Zulkifli. Dilaporkan juga, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mempertanyakan penyebab harga beras naik. Padahal pasokan beras surplus. Ekonom Rizal Ramli juga mengkritik kebijakan impor beras ini. Ia menegaskan, agar Pemerintah menghentikan impor beras.
Pemerintah Jokowi sudah mencanangkan kemandirian pangan sejak terbentuk akhir 2014. Bahkan, menargetkan swasembada pangan! Namun, tiga tahun lebih Pemerintahan Jokowi, belum juga mampu membuat Indonesia keluar dari ketergantungan impor. Sesuai data BPS, sejak kuartal IV 2014 hingga kuartal I 2017, sudah mencapai 2,7 juta ton.
Tidak hanya beras, Pemerintahan Jokowi juga telah memutuskan akan mengimpor 3,7 juta ton garam. Kebijakan ini dikritisi berpotensi menjatuhkan harga dan membuat produksi lokal sulit diserap pasar.
Sesungguhnya ketergantungan impor pangan berisiko besar terhadap ketahanan pangan dan akan mengancam kedaulatan kebijakan pangan.
Uraian di atas dapat menjadi dasar untuk menilai kritis kinerja Jokowi urus pertanian. Bisa dinilai kinerja Jokowi masih buruk, tetapi mungkin masih bisa ditingkatkan pada sisa waktu sekitar 1,5 tahun ini. Jokowi belum berhasil memenuhi janji kampanye dan juga sasaran program bidang pertanian yang sudah ditetapkan.
Mengapa Jokowi belum berhasil menepati janji kampanye dan menciptakan swasembada pangan? Atau, mengapa Jokowi terus saja membuat keputusan impor komoditas pangan? Apakah pengaruh Mafia Impor Pangan? Pertanyaan ini tentu perlu dijawab oleh Rezim Jokowi secara akademis dan berdasarkan metode Iptek. Untuk memecahkan permasalahan urus pertanian ini, Rezim Jokowi terlebih dahulu merumuskan sebab-sebabnya kemudian mengimplementasikan rencana aksi (solusi) relevan dengan sebab-sebab itu.
Kegagalan urus pertanian harus dapat dihindari pada akhir periode Presiden Jokowi 2019 mendatang.
Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Network for South East Asian Studies
