Connect with us

Ekonomi

Mengejutkan! Ini Status RUPS BRI yang BUMN Listing di Pasar Modal

Published

on

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono (Foto: Istimewa)

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengibaratkan Bank BRI laiknya mesin mobil, mesinnya mesin Turbo. Tapi karena pengendaranya kurang professional dan ceketan makanya jalannya lelet dan kalah dengan Bank Swasta model BCA.

Harusnya, kata dia, jika Direksi BRI bisa memainkan fungsi intermediasi bank dengan Aset perusahaan yang dipimpin Suprajarto tersebut juga masih menjadi yang terbesar di antara bank lain di bursa sekaligus di dalam negeri, yaitu sebesar Rp 1.296 triliun.

“Bank BRI akan lebih banyak bisa menjadi penopang tumbuhnya usaha kecil menengah pedesaan yang bisa meningkatkan perekonomi di desa,” kata Arief melalui pesan elektroniknya, Rabu (28/8/2019).

Arief mengatakan, saham BRI yang banyak diborong oleh asing karena Net Interest Margin BRI yang cukup tinggi bukan sebagai capaian yang fenomenal tapi justru suku bunga pinjaman di BRI tidak kompetitif dan Ekonomi untuk kredit yang bisa digunakan untuk UKM.

Sementara rencana RUPS BRI yang akan digelar oleh Kementerian BUMN, lanjutnya, harus segera ada pergantian Direksi BRI, sebab BRI memerlukan nahkoda yang mengerti untuk bisa menjadikan BRI benar benar bank yang pro ekonomi kerakyatan.

Loading...

“Bukan seperti saat ini banyak kredit disalurkan ke apartemen apartemen mewah, dan banyak kredit fiktif yang macet terjadi di BRI seperti terjadi di BRI Surabaya,” katanya.

Menurut Arief, walau ada keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta para Menteri untuk tidak membuat kebijakan, kalau untuk RUPS BUMN seperti BRI tidak masuk katagori yang diminta Joko Widodo, apalagi BRI merupakan korporasi publik yang listing di pasar modal, tentu saja perlu dilakukan RUPS untuk mengevaluasi manajemen BRI.

Baca Juga:  Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Dinilai Seharusnya Tolak Kenaikan Tunjangan Cuti Dua Kali Lipat

Presiden Joko Widodo memberi instruksi agar Kementerian tidak mengambil keputusan strategi, bukan termasuk merombak direksi BUMN. Karena BRI itu adalah perusahanan publik yang sahamnya dimiliki publik dan patuh pada UU pasar modal, sehingga RUPS BRI merupakan bagian dari keputusan publik .

“Begitu juga dengan BUMN lainnya yang publik listed kalau memang harus RUPS ya harus digelar dong,” kata Arief.

“Dan dalam RUPS BRI nanti untuk menganti Direksi BRI saya rasa tidak ada faktor like or dislike tapi lebih kepada faktor kinerja dan kebutuhan Bank BRI,” imbuhnya. (nn/hrm)

Editor: Achmad S.

Loading...

Terpopuler