Kolom: Arief Gunawan
NusantaraNews.co – DI Rijlsmuseum, Amsterdam, Belanda, ada replika kapal VOC yang jadi simbol kejayaan maritim orang Belanda di masa lalu. Tapi kemudian VOC bangkrut karena kalah bersaing dengan Perusahaan Dagang Hindia Timur milik Inggris, selain karena gaya hidup hedonistik & praktek korupsi para pejabatnya.
Berdasarkan Perjanjian Paris yang mengakhiri perang Inggris-Belanda pada tahun 1784, VOC harus menghentikan monopolinya dan mengizinkan Inggris untuk berdagang di Hindia.VOC mengalami kemunduran. Kekuatan lautnya melemah, teknologi perkapalannya tertinggal oleh Inggris. Implikasinya, kekuasaan Belanda di Nusantara bergeser ke pedalaman.
Pertahanan laut Belanda di Nusantara makin terabaikan hingga beberapa abad kemudian ialah pada tahun 1942 maritim Belanda tidak berkutik sama sekali sewaktu tentara Jepang masuk ke Pulau Jawa dan wilayah lainnya di tanah air melalui jalur laut, untuk merebut kekuasaan Belanda, dan menduduki Indonesia selama tiga setengah tahun.
Selepas kejatuhan VOC dan dengan semakin memudarnya kejayaan laut; orang Belanda terus mengeksplorasi jarahan ke berbagai komoditi seperti karet, gula, teh, hingga kopi.
Kulturstelsel (Tanam Paksa) menjadikan Pulau Jawa perkebunan komoditi ekspor kolonial terbesar, yang hasilnya untuk mengganti kerugian finansial Belanda akibat kekalahan dalam Perang Jawa (Perang Diponegoro) yang terjadi sebelumnya (1825-1830), yang jumlahnya mencapai jutaan gulden.
Ekspor gula dari Jawa waktu itu misalnya merupakan seperempat dari penghasilan pemerintah Hindia-Belanda. Para pejabat Belanda yang happy menyebutnya ”de kurk waarop Java dreef”, alias gula adalah gabus tempat Pulau Jawa mengapung.
Hasil dari memungut pajak Belanda juga mengalami untung yang sangat besar, menurut sejarawan Bernard Vlekke hasil finansial kulturstelsel sangat memuaskan, sebagian dipakai Belanda buat bayar utang, sisanya untuk biaya perang dengan Belgia, selebihnya untuk membangun infrastruktur kota-kota di Belanda.
Van Den Bosch, pengendali keuangan tanah jajahan, konseptor dan operator utama kulturstelsel beserta jenis-jenis pajaknya, yang juga Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1830-1833), girang bukan main. Dia memberikan hadiah-hadiah kepada para pejabat tinggi pribumi dan para ambtenar pribumi yang menyokong kulturstelsel, dan memberikan kenaikan pangkat kepada mereka untuk terus meningkatkan hasil-hasil kulturstelsel.
Di Rijksmuseum, Amsterdam, saya menyaksikan sebuah lukisan karya Pieter Alardus Haaxman (1814-1847) yang berisi adegan inspeksi perkebunan seorang pejabat tinggi keraton dengan seorang pejabat tinggi Belanda yang naik di dalam sebuah tandu mahkota.
Para abdi berdiri di belakang mereka, yang terdiri dari para prajurit pribumi bertombak dan kavaleri berkuda. Sedang empat pria berbadan kekar menggotong tandu, seorang lagi membawa payung kebesaran.
Belanda telah banyak diuntungkan oleh berbagai komoditi yang ada di Nusantara. Waktu terjadi booming industri mobil di Amerika (dan sebagian Eropa) sekitar tahun 1920-an ekspor karet dari tanah air meningkat tajam, antara lain untuk mencukupi kebutuhan ban mobil dari berbagai pabrik internasional. Berturut-turut kemudian seakan-akan tiada habis-habisnya kekayaan alam negeri ini terus menguntungkan pihak asing, mulai dari hasil perkebunan, minyak & gas, hutan rimba raya, batubara, emas, nikel, dan kandungan lainnya di dalam perut bumi, hingga kekayaan lautnya seperti aneka jenis ikan yang terlengkap di dunia.
Itulah sebabnya tokoh nasional Dr Rizal Ramli pernah mengingatkan pentingnya re-write history, pentingnya menulis ulang sejarah negeri ini supaya jangan kembali terpuruk ke dalam lubang yang sama, jatuh ke titik kesalahan yang sama yang diakibatkan oleh kesalahan cara pikir dan paradigma ekonomi yang sesat yang dikenal dengan cara pikir ekonomi neoliberal. Re-write history harus dilakukan dengan kejujuran. Sebab menurut Dr Rizal Ramli bangsa yang tidak memahami sejarahnya sendiri tidak akan pernah jadi bangsa yang kuat dan besar.
Bung Karno dan Bung Hatta secara garis besar menekankan kita jangan menjadi bangsa yang anti asing (xenophobia), karena bagaimanapun kita berada dalam tata pergaulan dunia, tetapi kitalah yang harus mengatur, kitalah yang harus menentukan pola pergaulan kita dalam tata pergaulan internasional, dalam perhubungan kita dengan bangsa-bangsa asing. Kita berdaulat atas negeri dan bangsa kita sendiri.
Tetapi kini menjadi sangat ironi cita-cita Trisakti Presiden Jokowi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat justru berbenturan dengan faham ekonomi neoliberal yang dipraktekkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berorientasi kepada kepentingan pasar dan pro asing. Mindset neoliberal Menkeu Sri Mulyani yang merupakan generasi kedua aliran Mafia Berkeley, Amerika, esensinya adalah meneruskan mentalitas bangsa yang terjajah.
Bung Hatta belajar ekonomi di Rotterdam, Belanda, dan bermukim di sana selama sebelas tahun. Waktu yang sedemikian lama ternyata tidak mengubah Hatta ”jadi orang Belanda”. Ketika pulang ke tanah air ia malah diasingkan ke Boven Digul dan Banda Neira. Karena ilmu ekonominya dipakai untuk membebaskan rakyat dari belenggu kolonial, yaitu dengan konsepsi ekonomi kerakyatan dan koperasi.
Dalam pertemuan ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) di tahun 1979 dengan sangat prihatin Bung Hatta mengatakan: ”Praktek perekonomian di bawah pengaruh tekhnokrat kita sekarang ini menyimpang…ekonomi liberalisme sering dipakai sebagai pedoman..,”.
Kritik Bung Hatta memang tidak secara langung ditujukan kepada para tekhnokrat dan para ekonom baru yang dipakai oleh rezim Soeharto, yaitu yang umumnya merupakan lulusan sekolah ekonomi Berkeley University, Amerika.
Sri oleh banyak kalangan dianggap adalah sosok yang mempelintir konsepsi Trisakti yang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi menjadi berhaluan neoliberal. Jalan ekonomi melenceng asuhan Sri Mulyani yang antara lain menambah beban tumpukan utang, tidak tercapainya perolehan pajak, dan berbagai kebijakan perekonomian yang tidak memihak rakyat, hanya memunculkan halusinasi bagi pertumbuhan perekonomian nasional.
Jadi memang betul, soal-soal ekonomi juga ternyata adalah soal sejarah. Kita tentu prihatin dan juga mempertanyakan bagaimana sebenarnya penghayatan Sri terhadap sejarah bangsanya sendiri, bangsa yang dulu terjajah. Kini Sri seperti agen asing, kakitangan neoliberal yang merupakan pintu masuk bagi neokolonialis & neoimperialis.
Waktu kereta melewati stasiun Den Haag sepulang dari Rijksmuseum di Amsterdam terngiang kembali nyanyian Wieteke Van Dort, Poor Den Haag, yang bernostalgia tentang sekelumit kesedihan Belanda sewaktu melepas Indonesia.
Yang salah satu syairnya dalam bahasa Inggris berbunyi:
Poor Den Haag. It’s too bad that you can never forget. The rhythm of keroncong and gamelan, gorgeous ! in Indonesia restaurant the talks about it were buzzing in every corner.The old old times in that far far country. So sad that it’s over now, it’s all over. Den Haag, Den Haag, you’re the widow of Indonesia now.
Penulis adalah Wartawan Senior
