NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mantan Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017 Maneger Nasution mengatakan sulit membantah adanya dugaan kuat dari publik bahwa rentetan peristiwa kekerasan terhadap tokoh agama bernuasa skenario adu domba umat beragama.
Ia mencontohkan kasus penganiayaan terbaru terhadap pengasuh Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan, Jawa Timur KH Hakam Mubarok. Sekali lagi, pelakunya diduga tidak waras akalnya alias gila.
“Polri perlu melakukan investigasi terhadap kebenaran peristiwa itu dan menyampaikan hasilnya secara transparan kepada keluarga dan publik. Sulit untuk memahami bahwa peristiwa-peristiwa ini kriminal murni,” kata Maneger dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (19/2/2018).
Sebelumnya juga terjadi penyerangan di Gereja St Lidwina, Sleman, Yogyakarta. Belakangan, pelakunya diketahui bernama Suliyono, seorang remaja yang tak terindikasi sakit jiwa. Ia dilumpuhkan polisi dengan cara melepaskan timah panas ke kakinya di TKP.
Baca juga:
FKUB Jember Prihatin dengan Insiden Kekerasan di Jawa Barat dan Yogyakarta
PBNU: Apapun Alasannya, Kekerasan Tak Bisa Dibenarkan
Kekerasan Tokoh Agama Marak Terjadi, Pemerintah Beri Perlakuan Berbeda
Bukan Kebetulan, Penganiaya Ulama dan Ustadz di Jawa Barat Diklaim Sakit Jiwa
Tak lama berselang, tepatnya pada Minggu (18/2/2018) pukul 11.45 WIB kekerasan terhadap tokoh agama kembali terjadi, kali ini di Lamongan.
“Apakah rangkaian peristiwa-peristiwa itu sebagai pengalihan isu? Atau, apakah sedang berlangsung skenario paling sensitif, proyek adu domba intra dan antar umat beragama? Apapaun alasannya, negara harus hadir. Negara punya mandat menghentikan perilaku tak beradab itu. Negara punya mandat mengusut tuntas kasus-kasus itu siapa pun pelaku dan aktor intelektualnya, serta apa pun motifnya. Negara khususnya pekerintah harus hadir dan memastikan bahwa peristiwa-peristiwa yang jauh dari keadaban itu tidak terulang lagi di masa mendatang,” papar Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah ini.
Menurutnya, kehadiran negara sangat penting untuk menjawab pertanyaan public apakah peristiwa-peristiwa itu sebagai peternakan orang gila gaya baru (OGGB). “Apakah kasus-kasus itu sebagai laboratorium adu domba umat beragama di Indonesia? Sekali lagi kita berharap bahwa hal itu tidak benar adanya,” kata dia.
Baca juga:
Hentikan Persekusi, Waspadai Politik Pecah Belah!
Intoleransi Sudah Saatnya Diganjar Kartu Merah
Para Komprador Terus Mainkan Politik Adu Domba di Tanah Air
Pria kelahiran Pasaman Barat ini mengatakan bahwa melihat kembali berulangnya kasus dengan pola dan modus yang relatif sama yakni orang gila “Polisi sebaiknya tidak tergesa-gesa menyimpulkan pelakunya sebagai orang gila. Polisi perlu mengurai secara profesional dan mandiri apakah kasus-kasus tersebut murni pidana, atau by design?,” imbuhnya.
Maneger menambahkan, meskipun pelakunya diduga sakit jawa tetapi proses hokum harus tetap berjalan dan tidak boleh berhenti. “Apalagi sudah jatuh korban nyawa. Biarlah pengadilan, berdasarkan fakta-fakta medis dan fakta hukum lainnya di persidangan yang punya otoritas memutuskan apakah para pelaku penganiayaan ini benar-benar sikat jiwa atau tidak,” paparnya.
Terakhir Meneger berharap Komnas HAM perlu menunaikan mandatnya untuk memantau proses investigasi yang dilaksanakan oleh Polri. (red)
Editor: Eriec Dieda
