NUSANTARANEWS.CO – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibakar oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab, Senin (26/9) kemarin. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sangat menyesalkan aksi anarkis tersebut.
“Saya menyesalkan kejadian tersebut, harusnya bisa di musyawarahkan,” kata Tjahjo dalam acara sela-sela acara Training of Facilitator Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Berperspektif Gender, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (27/9).
Tjahjo berpendapat jika aksi pembakaran gedung DPRD dikarenakan massa tidak menerima Peraturan Daerah (Perda) terkait Lembaga Adat Daerah (LAD) dan menuntut pengembalian benda-benda pusaka. “Hal itu kan bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan Gubernurnya bagaimana baiknya,” terangnya.
Namun saat disinggung apakah Perda yang membuat massa ngamuk itu akan dicabut langsung olehnya? “Pemerintah ada hierarkinya saya kira harus dibahas dulu dan klarifikasi oleh Gubernur,” kata dia.
Sebagai informasi sebelum terjadi aksi kerusuhan di lokasi. Massa yang mengatasnamakan Masyarakat Adat Sulawesi Selatan melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan Perda yang mengesahkan LAD. Awalnya, aksi berjalan lancar-lancar saja, namun karena adanya provokasi dari berbagai pihak terjadilah aksi anarkis dengan melakukan pembakaran Gedung tersebut.
Untungnya saja tak ada korban jiwa akibat kerusuhan tersebut, namun dipastikan kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah akibat banyaknya fasilitas gedung yang rusak. (Restu)