Connect with us

Politik

Mendagri Meminta Paslon Untuk Tidak Lakukan Black Campaign

Published

on

Mendagri meminta paslon untuk tidak lakukan black campaign.

Mendagri meminta paslon untuk tidak lakukan black campaign. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual, pada Rabu (30/9).

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mendagri meminta paslon untuk tidak lakukan black campaign. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada para stakeholder terkait agar mensosialisasikan kepada pasangan calon (paslon) dan tim sukses yang sedang melakukan kampanye untuk tidak melakukan black campaign dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual, pada Rabu (30/9)

Selain itu, Mendagri juga meminta daerah-daerah agar melakukan rapat koordinasi secara intensif untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam mengantisipasi adanya gangguan konvensional berupa aksi kekerasan/anarkis.

“Aksi kekerasan harus cepat diantisipasi dengan langkah-langkah prokatif untuk merangkul pihak-pihak yang berkontestasi agar mereka melakukan kompetisi secara sehat dan tidak melakukan kampanye-kampanye bohong (black campaign). Negative campaign itu biasa tapi black campaign yang berisi kebohongan itu yang tidak boleh, itu adalah pidana,” tegas Mendagri.

Ia berharap agar massa kampanye dapat belangsung aman dan lancar seperti pada tahap penetapan paslon dan pengundian nomor urut paslon pada 23-24 September silam. Ia sangat mengapresiasi kepada stakeholder yang telah bekerja keras dalam kelancaran tahapan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholder karena pada tahapan penetapan pasangan calon tanggal 23 dan tanggal 24, penentuan atau pengambilan nomor urut pasangan calon berlangsung relatif lancar, tidak seperti pada saat pendaftaran pasangan calon tanggal 4-6 September,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengimbau agar pihak penyelenggara, masyarakat, dan aparat keamanan dapat saling menjaga agar Pilkada bebas dari konflik-konflik kekerasan dan juga bebas Covid-19. “Kita jaga agar Pilkada ini aman, lancar dan dapat menjadi simbol demokrasi hak daripada rakyat untuk memilih pemimpinnya yang dapat memajukan daerahnya,” ujarnya. (Puspen Kemendagri/ed. Banyu)

Baca Juga:  Puluhan Ribu Pasukan TNI Dikerahkan Ke Monas, Lieus: Seperti Mau Perang Saja

Loading...

Terpopuler