NUSANTARANEWS.CO – Seperti diberitakan Nusantaranews beberapa waktu lalu terkait pertemuan Menlu dan Panglima angkatan bersenjata Indonesia, Malaysia dan Filipina secara trilateral di Istana Kepresidenan Yogyakarta awal Mei 2016, telah menghasilkan kesepakatan untuk melakukan patroli laut bersama, mengambil ide Selat Malaka Patroli (MSP), guna mencegah dan mengatasi perompakan di laut. Kesepakatan ketiga Negara seperti sia-sia menyusul peristiwa penculikan tiga ABK WNI di sekitar perairan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu, Negara Bagian Sabah, Malaysia baru-baru ini. Catatan, sejak Maret 2016, peristiwa penculikan dan penyanderaan ini sudah keempat kalinya sehingga membuat Menlu berang dan Panglima TNI pun mengakui pemerintahan Indonesia terlalu persuasif dalam merespon kasus penyanderaan WNI oleh kelompok militan Filipina, Abu Sayyaf.
Baca: Bajak Laut Menguasai Satu Juta Kilometer Persegi Laut Sulu-Sulawesi
“Mungkin kita terlalu persuasif, mungkin juga karena alasan ekonomi atau faktor politik. Ini harus kita analisa dengan benar,” ujar Gatot seperti dikutip Antara, usai mengikuti rapat koordinasi tentang pusat krisis (crisis centre) pembebasan sandera WNI di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (11/7/2016). Istilah persuasif yang dimaksud Gatot merujuk pada kecenderungan pemerintah Indonesia untuk membebaskan sandera melalui jalur negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf, dan belum pernah melakukan upaya militer padahal peristiwa serupa telah terjadi berulang kali.
“Kita tidak melakukan kegiatan operasi militer ke sana, jadi mereka memanfaatkan celah-celah itu. Tetapi kalau ada (operasi militer), saya yakin mereka tidak akan berani,” tuturnya melanjutkan.
Untuk itu, Panglima TNI mendorong implementasi kerjasama yang telah dibahas dalam pertemuan trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina beberapa waktu lalu. Dikatakan Gatot, salah satu poin pertemuan tersebut mencakup izin operasi militer bagi prajurit Indonesia untuk membebaskan WNI yang disandera di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina.
Penglima TNI juga meminta pemerintah Malaysia turut andil dalam proses pembebasan sandera mengingat ketiga WNI yang diculik merupakan tenaga kerja legal yang bekerja untuk kapal penangkap ikan berbendera Malaysia. Dilaporkan Antara, tiga WNI yang diculik oleh kelompok separatis Filipina yakni Lorence Koten (34) selaku juragan kapal, Teodorus Kopong (42), dan Emanuel (40).
“Saya tekankan bahwa sesuai apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yang diutamakan adalah keselamatan sandera. Tetapi baik kita maupun pemerintah Filipina tidak menghendaki adanya pembayaran,” tegas Gatot. (red/sego/ant)
