Connect with us

Opini

Menantang Prabowo Mengembalikan Tanah Jarahan

Published

on

Prabowo Subianto Saat Menyapa Para Peserta Jalan Aksi (Foto Istimewa Untuk NUSANTARANEWS.CO)

Prabowo Subianto Saat Menyapa Para Peserta Jalan Aksi (Foto: Istimewa/NUSANTARANEWS.CO)

Menantang Prabowo Subianto mengembalikan tanah jarahan. Persoalan tanah adalah masalah besar di republik ini. Kemerdekaan pun diperjuangkan karena perebutan tanah air. Peperangan dan penindasan banyak terjadi karena motif konflik tanah.

Ketika negara lagi berbenah menata pertanahan nasional, namun selalu diganggu stabilitas politik nasional dan bahkan terjadi konflik berdarah dan pembantaian sesama anak bangsa.

Di era Orde Baru terjadilah penguasaan tanah secara besar-besaran oleh segelintir orang dan berlanjut sampai pemerintahan sebelum Jokowi.

Persoalan tanah dikuasai oleh segelintir orang sampai jutaan hektar semasa rezim Orba dan pemerintahan sebelum Jokowi itu dengan cara menindas dan korup antara penguasa zalim dengan mafia tanah. Dari hasil inventarisasi BPN yang ditulis pada Majalah Tempo, Edisi. 04/XXIIIIIII/27 Oktober-02 November 1998, Mertua Prabowo, Soeharto dan keluarganya memiliki lahan hampir disemua wilayah provinsi, baik yang bersertifikat maupun yang tidak.

Namun yang terinventarisir oleh BPN hanya seluas 114,008.80 hektare. Ini terjadi dikarenakan, banyak lahan yang dikuasi mantan penguasa orde baru tanpa melalui prosedur legal seperti penguasaan tanah negara atau mencaplok tanah warga tanpa proses jual beli seperti umumnya.

Baca juga: Diduga Ada Beban Masa Lalu Oknum Pendukung Jokowi Terkait Penguasaan Lahan

Baca juga: TAIM Sarankan 01 Belajar Banyak Konsesi Sama Menantunya Jokowi

Baca juga: Klarifikasi Lahan Perusahaan Milik Prabowo, Gerindra Sindir Penjualan dan Buyback Indosat

Baca juga: Orang-orang di Lingkaran Jokowi Punya Lahan HGU Lebih Besar dari Milik Prabowo

Ketika majalah Tempo melakukan investigasi, ternyata lahan yang dikuasai keluarga Cendana tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti di Sumut 346 ha, Sumbar 38.280 ha, Riau 180.000 ha, Jambi 147 ha, Kalsel 350.000 ha, Kaltim 2.443.338 ha, Sulut 25 ha, Jabar 35.098,8 ha, DKI 281,1 ha, Jateng 21,8 ha, Yogyakarta, 150 ha, Jatim 690 ha, Bali, 210,7 ha, NTB 1.745 ha dan Ex Timtim 564.867 ha. Totalnya adalah 3,615,200.40 Hektare. Untuk perbandingan, Provinsi Jawa Barat itu luasnya 35.222.18 km2 atau 3.522.218 Hektare.

Pernyataan Prabowo pada debat capres ke-2 bahwa tanah yang dikuasai dia ratusan ribu hektar tersebut adalah tanah berstatus HGU alias milik negara adalah pernyataan yang licik dan menyesatkan publik.

HGU itu hanyalah urusan administrasi dan itu hanyalah akal-akalan mafia tanah untuk melegalkan hasil jarahan mereka mengambil tanah adat atau tanah negara.

Para tuan tanah siapapun, penguasaan tanah di atas 5 hektar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasti akan mensiasatinya dengan membuat HGU sebagai legalitas formalnya.

Persoalan sesungguhnya adalah penguasaan tanah ribuan hektar sampai jutaan hektar tersebut didapat dengan cara menindas rakyat dan merampas hak tanah adat dan tanah masyarakat. Cara seperti itulah membunuh keadilan di republik ini.

Kata tegasnya, HGU adalah cara pencucian tanah rampasan menjadi legal. Karena sampai kiamat, tanah tersebut tidak akan pernah kembali ke rakyat atau pemilik ulayat tetapi akan terap dikuasai para tuan-tuan HGU tersebut.

HGU terbit sangat kuat didapat dengan cara kongkalikong dan korup antara pemerintah yang zalim dengan mafia tanah.

Bukan berarti Prabowo mendapatkan tanah ini secara sehat dan berbaik-baik bak seorang nasionalis dan patriotik sebagaimana yang klaimnya waktu debat kedua. Tapi banyak tanah didapat dia dengan cara menindas dan rmengunakan cara militeristik.

Penindasan-penindasan ini sangat nyata dirasakan masyarakat. Masyarakat diusir dari lahan yang sedang dikelolanya dan bahkan ditodong senjata. Bagi masyarakat yang melawan tak luput ditangkap dan dipenjarakan dengan mengkrimininalisasikan mereka.

Faktanya tanah dikuasai oleh Prabowo itu sampai sekarang terjadi konflik berkepanjangan dan membawa penderitaan kepada masyarakat kecil.

Sebagai contoh di Dharmasraya – Sumbar, puluhan ribu hektar tanah ulayat dikuasai oleh PT. TIDAR KERINCI AGUNG (PT. TKA) milik Prabowo. Masyarakat terusir, dikriminalisasi dan mengalami kesuraman ekonomi.

Ada juga contoh kasus, betapa sulitnya masyarakat adat mendapatkan kembali tanah hasil rampasan sipemegang HGU meski masyarakat adat sudah menang PK di MA. Sampai sekarang tanah dikuasai oleh perusahaan pemegang HGU tersebut tidak bisa dieksekusi karena masyarakat diadu-domba agar tercipta konflik horizontal.

Banyak lagi contoh-contoh kasus lainnya tentang tanah yang dikuasai oleh dewa-dewa tanah ber-HGU tersebut didapat dengan cara tidak baik.

Maka untuk itu, kami meminta Prabowo membuktikan omongannya waktu debat pilres kedua kemarin mau bersedia mengembalikan tanah tersebut ke negara sebelum tanggal 17 April 2019. Lalu negara mengembalikan tanah tersebut ke masyarakat adat dan dilakukan land reform sebagai program yang sedang dilakukan Jokowi sekarang.

Prabowo jangan sekedar berertorika belaka di depan forum debat tanpa ada tindaklanjut bentuk ucapannya di forum debat capres yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia dan bahkan dunia. Prabowo harus bisa seperti Jokowi, yaitu memberi keteladanan

Jika itu dilakukan Prabowo maka beliau pantas menyandang predikat seorang nasionalis dan patriotik, bukan sosok penindas rakyat.

Nasionalis dan patriotik itu bukan berkoar-koar di forum bak pahlawan sementara pesan yang dibaca publik adalah maling teriak maling. Itu jangan sampai!

Nasionalis dan patriotik itu dilakukan dengan berperilaku tidak menindas bangsanya sendiri serta memberikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil

Keteladanan itu telah dilakukan Jokowi di bidang reforma agraria. Presiden Jokowi mengakselerasi pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial unutuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfataan tanah, wilayah dan sumberdaya alam melalui Paket Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dengan memberikan pelayanan pengurusan sertifikat gratis serta membagikan tanah untuk dikelola rakyat kecil dalam bentuk perhutanan sosial.

Total Capaian Reforma Agraria sampai Oktober 2018: 9.491.557 bidang. Program legalisasi pertanahan, distribusi sertifikat tanah dan optimalisasi lahan perhutanan yang dilakukan Jokowi ini akan terus berlanjut dalam upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat dan petani.

Tentu, tidak ada gading yang tidak retak. Kontrol publik agar program ini berjalan dengan baik dan efektif maka perlu terus disempurnakan dan dikawal.

Oleh: Aznil Tan, Koordinator Nasional Poros Benhil

Terpopuler