NUSANTARANEWS.CO – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menilai salah satu cara meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah era globalisasi ialah memantapkan peran strategis Perguran Tinggi. Sebab, era globalisasi membawa konsekuensi terjadinya persaingan atau kompetisi terbuka yang semakin meluas di berbagai dimensi kehidupan.
“Oleh sebab itu, untuk tetap dapat bersaing dan memenangkan persaingan diperlukan SDM yang berdaya saing tinggi,” tegas menaker dalam sambutannya di acara Dies Natalies ke 36 Universitas Islam Malang bertema “Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing Bangsa” di kampus UNISMA, Kamis (17/11/2016) seperti dilansir Humas Kemnaker.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, era persaingan sudah di depan mata kita. Perguruan Tinggi memiliki peranan penting mendorong peningkatan kualitas SDM lebih cepat yang demand-driven (sesuai kebutuhan),” kata Menaker Hanif.
Pada acara yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Khairul Anwar, Rektor UNISMA Masykuri dan jajarannya, Ketua Dewan Pembina Yayasan UNISMA KH. M.Tholhah Hasan, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Malang Bambang Suharijadi, Menaker menyatakan bahwa lulusan atau tenaga kerja berpendidikan tinggi belum didukung dengan kompetensi untuk masuk ke pasar kerja.
“Bahkan ada kecenderungan peningkatan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi yang menganggur,” ujar Hanif.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan Agustus 2016, jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi yang bekerja sebanyak 14,57 juta (12,24%) dari 118,41 juta orang yang bekerja, dan sebanyak 787.000 (11,19%) dari 7,03 juta orang yang menganggur. Sementara itu Kemenristekdikti mencatat jumlah perguruan tinggi umum diseluruh Indonesia sebanyak 3.221 dan perguruan tinggi agama sebanyak 1.020. Setiap tahun rata-rata menghasilkan lulusan sebanyak + 750.000 orang, dari berbagai tingkatan pendidikan tinggi yang siap masuk ke pasar kerja.
“Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pendidikan tinggi belum merupakan jaminan akan diserap pasar kerja. Itu bisa diakibatkan karena adanya gap kompetensi maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu setiap perguruan tinggi perlu melakukan pembenahan terhadap program studi dan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing,” katanya.
Menurut Hanif, perguruan tinggi harus memetakan perubahan tren di dunia kerja. Sebab, ketersambungan output/lulusan dan kebutuhan pasar kerja belum optimal. “Perguruan tinggi perlu evaluasi bagaimana link and match alumni lebih optimal dalam hubungannya dengan pasar kerja. Input SDM harus juga mempertimbangkan faktor lain yaitu perubahan karakter pekerjaan atau future of work,” tambahnya.
Menteri Hanif menjelaskan, dalam menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing dan kompeten, pemerintah mendorong agar perguruan tinggi berorientasi pada pendidikan vokasi. Selain juga memfokuskan pelatihan kompetensi dalam pemberian bekal kompetensi bagi angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan rendah. Pelatihan ini dilakukan di lakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK).
“Pendidikan vokasi di perguruan tinggi urjen untuk dilakukan agar para lulusannya nanti selain memiliki kompetensi tentang jurusan yang dipilihnya juga memiliki sertifikasi kompetensi lain yang menjadi bekal buat mereka agar cepat terserap pasar kerja. Selain itu, para lulusan perguruan tinggi menjadi lulusan yang komplit yakni tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing tinggi, berkarakter, dan inovatif,” katanya. (red-02/hkk)
