NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – DPRD Jatim menolak adanya kenaikan iuran BPJS yang direncanakan oleh pemerintah. Menurut anggota DPRD Jatim Hadi Dediansyah mengatakan kondisi masyarakat saat ini mengalami kesulitan di sektor ekonomi.
”Saat kondisi sulit seperti ini, seharusnya jargon-jargon saat kampanye Pemilu 2019 lalu yaitu kesehatan gratis untuk rakyat harus direalisasikan,” ungkap politisi asal Partai Gerindra ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (2/9/2019).
Diungkapkan Hadi Dediansyah, jika nantinya pemerintah nekat menaikkan iuran BPJS, maka akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.
“Jelas akan mengganggu perekonomian masyarakat,” imbuh Hadi.
Hadi Dediansyah menambahkan, pihaknya berharap agar keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS dikaji ulang.
”Jika mau menaikkan tentunya harus perbaiki dulu kinerjanya,” tutupnya.
Sebelumnya, Dalam dengar pendapat dengan DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat untuk BPJS. Untuk kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80 ribu per bulan menjadi sebesar Rp 160 ribu. Sedangkan untuk kelas II dari membayar Rp 50 ribu menjadi Rp 110 ribu.
Dan untuk kelas III menjadi Rp 42 ribu yang sebelumnya membayar Rp 25.500 perbulannya.
Pewarta: Setya W
Editor: Eriec Dieda
