NUSANTARANEWS.CO – Memahami makna wawasan pokok Pancasila. Dengan makin mendalam, lengkap dan koprehensif pemahaman kita terhadap Pancasila maka tentu kita akan lebih mampu menghadapi berbagai paham dan pemahaman lain yang bertentangan dan bahkan mungkin merupakan predator terhadap Pancasila. Dengan demikian, bukan berarti Pancasila lalu menjadi ideologi tertutup, namun justru sebaliknya, menjadi ideologi yang terbuka, yang mampu menyerap unsur-unsur positif yang berkembang untuk dijadikan faktor penguat dan penangkal ideologi predator terhadap Pancasila dalam situasi global yang terbuka dewasa ini. Untuk itu maka kita perlu pemahaman atas makna wawasan pokok terlebih dahulu.
Kata “Wawasan” berasal dari “Wawas” (bahasa Jawa) berarti melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran “an”, secara harfiah berarti penglihatan, tinjauan atau pandangan. Wawas atau mewawas diartikan pula meneliti, meninjau, memandang, mengamati atau refleksi. Wawasan adalah hasil mewawas atau memandang, yang berarti sebagai pandangan. Pandangan tersebut biasanya mengandung harapan, cita-cita, memuat makna yang akan diwujudkan dan arahan pada sikap dan perbuatan untuk mencapai cita-citanya, baik bersifat individual atau pun bersifat sosial atau bersama. Oleh A. Teeuw, dalam Kamus Indonesia – Belanda, wawasan diterjemahkan dengan kata “begrip, inzicht, concept, conceptie, idée”. Selanjutnya dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, wawasan diartikan sebagai “pandangan atau paham tentang sesuatu, kemudian diberi arti ‘perangkat pikiran dasar’ suatu ajaran yang berguna sebagai petunjuk pelaksanaan ajaran tersebut. Maka wawasan diartikan juga sebagai doktrin asasi”.
Berdasarkan atas pemahaman tentang arti wawasan tersebut, maka wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila dimaksudkan sebagai pandangan pokok, konsepsi dasar, perangkat pikiran dasar suatu ajaran yang dijadikan doktrin asasi dan petunjuk pelaksanaan dari tiap-tiap sila dalam Pancasila.
Pemahaman wawasan pokok masing-masing sila dalam Pancasila harus dipahami berdasarkan pada kenyataan sejarah dan intensi dasar dari para founding fathers dirumuskannya Pancasila sebagai ‘dasar negara’. Pancasila sebagai dasar Negara pada hakekatnya merupakan satu kesatuan bulat dan utuh yang masing-masing silanya saling menjiwai dan melingkupi sehingga merupakan satu kesatuan yang bersinergi.
Selanjutnya perlu dipahami pula, bahwa Pancasila diterima menjadi dasar negara oleh para Bapak Bangsa Pendiri Negara, karena Pancasila mempertemukan pendapat tentang paham dasar negara yang betentangan, yaitu antara paham negara berdasar agama dan paham negara berdasar nasionalisme. Dengan demikian Pancasila merupakan kesepakatan luhur, menjadi platform bersama atau menjadi ‘common denominator’ sehingga semua pendapat dapat terwadahi bersenergi membangun negara bangsa.
Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber hukum bagi setiap ketentuan, tindakan dan perbuatan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu Pancasila juga menjadi arahan dan tuntunan dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai ‘ideologi negara’. Sebagai ideologi, Pancasila dapat juga berfungsi sebagai ‘acuan kritik ideologi’ apa pun. Selanjutnya dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, atau dalam kiprah kehidupan politik berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi ‘etika politik’ bangsa Indonesia yang tidak boleh ditawar lagi.
Berdasarkan hakikat keberadaan Pancasila sebagaimana diuraikan secara padat tersebut di atas, maka pemahaman wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila secara logis harus tetap mengacu pada pemahaman hakikat Pancasila yang bulat, utuh sebagai dasar negara, common denominator, ideologi negara, acuan kritik ideologi dan etika politik berbangsa dan bernegara. Wawasan pokok tiap-tiap sila dengan sendirinya menjadi cerminan dari hakikat Pancasila sebagaimana diuraikan di atas. Dalam kerangka berpikir seperti tersebut di ataslah wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila seharusnya dipahami.[]
Penulis: Soeprapto (Ketua LPPKB)
