Connect with us

Kolom

Meluruskan Logika Destruktif TKN Jokowi Ihwal Kasus Romahurmuziy

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: dok. NUSANTARANEWS.CO)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: dok. NUSANTARANEWS.CO)

Meluruskan logika destruktif TKN Jokowi tentang independensi KPK dalam kasus Romahurmuziy. Pengangkapan melalui Operasi Tangan Tangan (OTT) terhadap Romahurmuzy, orang paling dekat Jokowi menguncang opini politik nasional. Masyarakat Indonesia mengecam ulah Rommy sebagai tindakan amoralitas yang menentang komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa. Sedangkan Jokowi malu dan sembunyi tangan, diam, sunyi dan bisu. Tapi TKN bersuara lantang bahwa OTT KPK tersebut merupakan prestasi Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

Apalagi menyatakan bahwa Jokowi menegakan hukum tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Bahkan ada yang semerta-merta mengatakan Jokowi tidak mengenal lawan dan kawan dalam menegakkan hukum. Sungguh sangat naif ketika TKN menyatakan juga bahwa Jokowi tidak intervensi KPK dalam menegakkan hukum. Lebih ekstrim lagi, Jokowi diklaim tak pandang bulu dalam menegakkan hukum termasuk terhadap orang dekatnya seperti yang dialami Romahurmuziy. Bahkan Maruf Amin menyatakan bahwa Jokowi tidak intervensi KPK.

Sungguh sangat disayangkan Jokowi dan TKN yang merupakan kumpulan orang yang diberi amanah sebagai pemimpin negeri ini ternyata tanpak tidak memahami adanya pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga otoritas berdiri sendiri sebagaimana klasifikasi berdasar Montesquieu. Memang harus diakui bahwa negara ini tidak serta-merta menganut ajaran Montesquieu karena undang-undang kejaksaan mengamanatkan presiden menunjuk Jaksa Agung dan Kepolisian juga meskipun harus mendapat persetujuan lembaga legislatif.

Pertanyaannya apakah Presiden Jokowi memiliki ruang otoritas untuk dapat intervensi atau minimal mengarahkan penegakkan hukum di lembaga anti rasuh (KPK)? Jawabannya tentu saja tidak, karena UU KPK tidak memberi ruang bagi presiden untuk intervensi KPK. KPK jelas independen, sehingga Jokowi tidak bisa menyelamatkan atau memasukan orang dalam penjara berdasarkan sistem peradilan pidana korupsi (criminal justice system) di KPK.

Baca Juga:  Bupati Laura Lepas Keberangkatan 321 Calon Jemaah Haji

Lantas di mana posisi dan otoritas Jokowi sebagai presiden terkait proses pemberantasan korupsi di KPK? Dalam konteks ini, posisi Jokowi harus dilihat dalam tiga kedudukan di negara yaitu sebagai warga negara (individu), kepala negara dan kepala pemerintahan.

Loading...

Dengan tiga posisi tersebut, Jokowi tidak memiliki sejumlah kewenangan. Pertama, Jokowi sebagai kepala negara. KPK adalah lembaga negara diberi tugas berdasarkan UU yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini, KPK adalah state auxiliary body sebagaimana Komnas HAM yang pertangungjawabn hanya kepada lembaga legistaif dan Mahkamah Agung (MA) sebagai supreme court, untuk Komnas HAM pertangungjawabkan juga kepada dewan HAM PBB.

Kedua, Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan Jokowi hanya diberi kewenangan membentuk lembaga pemerintahan (governmental unit atau presidential unit) yaitu lembaga pemerintahan seperti kementerian, departemen dan non departmen berdarakan peraturan presiden atau keputusan presiden.

Misalnya antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Penanaman Modal Asing, BNP2TKI dan lain-lain yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan nasional sesuai amant undang-undang. Amanat undang-undang bidang pembangunan pertanian, pembangunan perumahan, pembangunan ketenagkaerjaan dan lain sebagainya atau juga presidencial auxiliary officer seperti KSP, BPIP dan lain-lain. Dalam hal ini presiden bisa intervensi karena lembaga-lembaga yang hanya melaksanakan visi, misi pemerintahan melalui perintah langsung dari presiden sebagai kepala pemerntahan yang hanya berlalu dalam jangka waktu presiden Jokowi berkuasa. Karena itu, KPK bukan lembaga pemerintahan (presidetial unit), sehingga Jokowi tidak bisa intervensi.

Ketiga, Jokowi sebagai warga negara. Dalam hal status Jokowi sebagai warga negara memiliki posisi yang sama dengan warga negara lainnya di hadapan hukum. Hal ini berdasarkan norma hukum yang berlaku di seluruh dunia yaitu adanya persamaan dan non diskriminasi di hadapan hukum (equality before law).

Baca Juga:  DPRD Jatim Dorong Pemaksimalan Destinasi Pelabuhan Jangkar

Meskipun jabatan presiden tetap saja memiliki tanggungjwab secara individual (individual responsibilities) jika melakukan pelanggaran pidana seperti tindak pidana korupsi. Dalam proses penegakan hukum di KPK, Jokowi tidak bisa terhindar dari jeratan hukum jika terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam konteks Presiden Jokowi sebagai warga negara yang memiliki kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, maka dalam konteks penegakan hukum yang melibatkan penggunaan Anggaran Negara (APBN) yang dilakukan oleh KPK tentu saja Jokowi adalah salah satu pejabat publik dan warga negara yang kapan saja bisa diintai, disadap, diawasi dan dimonitor oleh KPK.

Dalam kurun waktu 4 tahun Jokowi memimpin, ada beberapa kasus yang diduga membahwa nama dirinya secara langsung maupun juga tidak, namun pernah diproses hukum oleh KPK. Kasus yang paling mungkin untuk dicermati oleh KPK terkait dengan terbawanya nama besar Jokowi adalah soal kasus Bakamla meskipun memang harus dibuktikan di pengadilan.

Dalam Kasus Bakamla, pembelian drone adalah merupakan program dan inisiatif Jokowi yang pernah disampaikan dalam debat calon presiden tahun 2014. Komitmen Jokowi untuk membeli drone tersebut ternyata dianggarkan oleh Bakamla dan pada saat kesaksian sepihak Fayakhun Andriadi yang konon katanya pernah bertemu seorang yang disebut adik Jokowi bersama Staf Ahli Bakamla Arie Sudewo dan Ali Fahmi seorang kader PDIP meskipun kebenarannya harus di pengadilan.

Namun, apabila ternyata pengakuan Fayakhun tersebut benar adanya, maka jika dilihat dari sircumtance of crime, di mana Jokowi sebagai orang yang berinisiatif membeli drone dan ketika berkuasa ada seseorang yang diduga adik Jokowi tentu memiliki narasi linier dan korelasinya bisa dikembangkan oleh KPK. Kalau setelah dikembangkan akhirnya diketahui dan terbukti di pengadilan bahwa keluarga Jokowi ikut cawe-cawe bermain proyek pemerintah, maka tidak ada jaminan Jokowi lepas dari jeratan hukum.

Baca Juga:  Akhir Dari Penantian, Senja Mengambang di Pantai Sadeng

Dengan penjelasan itu maka Jokowi hanya memiliki potensi untuk mempengaruhi hukum hanya melalui Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara. Penjelasan tersebut di atas membenamkan ekspresi bernalar yang membahayakan oleh TKN Jokowi tentang otoritas dirinya untuk menegakan hukum. Bagaimana bisa intervensi terhadap KPK, dimana ruang intervensi Jokowi menjebloskan orang di KPK dan atau bahkan mengeluarkan orang dari jeratan hukum di KPK.

Oleh karena itu, penangkapan terhadap orang dekat Jokowi bernama Romahurmuziy adalah murni hasil kerja KPK secara independen. Bangsa ini tidak perlu mengapresiasi Jokowi, tetapi satu triliun kali kita mesti apresiasi kepada KPK. Janganlah memupuk elektabilitas dengan cara-cara yang murah dan rendahan karena 17 April 2019 rakyat Indonesia akan memberi hukuman kepada petahana dengan memilih Prabowo Subianto menjadi Presiden RI 2019-2024.

OLeh: Natalius Pigai, Kritikus, Aktivis Kemanusiaan

Loading...

Jurnalis dan editor di Nusantara News, researcher lepas. | life is struggle and like in silence |

Terpopuler