NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Permintaan tambahan anggaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaran Pendidikan (BPOPP) sekolah swasta selama 12 bulan atau satu tahun penuh melalui APBD 2023 tampaknya tak akan dipenuhi pihak Pemprov Jawa Timur.
Mereka menilai, anggaran BPOPP selama 9 bulan sudah melebihi dari baku pemerintah pusat. Dimana ketentuannya mencapai 20 persen. “Di Jatim sudah mencapai 27 persen, jadi melebihi,” terang sekdaprov Jawa Timur Adhy Karyono, Rabu (24/8).
Mantan pejabat Kemensos RI ini mengatakan dirinya mendengar adanya permintaan tambahan. Namun pemberian BPOPP berdasarkan lembaga.
“Bukan berdasarkan orangnya. Karena itu ada konstalasi anggaran. Tahun ini kita bertekad menyelesaikan tunda bayar,” terang dia.
Sebelumnya wakil rakyat Jatim menilai TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dituding belum cermat terkait anggaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaran Pendidikan (BPOPP). Dimana setiap tahun hanya dianggarakan selama 9 bulan saja. Sedangkan satu tahun ada 12 bulan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Rohani meminta TPAD ditahun 2023 nanti untuk dihitung Kembali agar dapat dianggarkan secara penuh selama 12 bulan. Alasan Rohani, BPOPP adalah program unggulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam Nawa Bhakti Satya khususnya Jatim Cerdas dan Sehat. Apalagi urusan Pendidikan merupakan urusan wajib.
“Gerindra tidak ingin kinerja dan nama baik gubernur kita yang sudah begitu baik di mata masyarakat ternodani di akhir masa jabatannya nanti hanya karena ketidakcermatan OPD dan TAPD,” tandasnya. (setya)
