Connect with us

Politik

Mekanisme Konvensi Ditinggalkan, Penentuan Capres dan Cawapres Kini Sesuai Selera Penguasa

Published

on

Santun dalam berpolitik. (Foto: Ilustrasi/Net)

Santun dalam berpolitik. (Foto: Ilustrasi/Net)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Salah satu praktik politik modern yang pernah ditempuh sejumlah partai politik nasional di masa lalu ialah mengadakan mekanisme konvensi dalam menentukan calon presiden menjelang Pilpres diselenggarakan. Sayangnya, jelang Pilpres 2019, praktik politik modern tersebut tak lagi dilakukan.

Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP) Haris Rusly menilai, lenyapnya mekanisme konvensi dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden itu menunjukkan bahwa seluruh kader dan konstituen partai politik seolah-olah tidak punya hak konstitusional.

“Kriteria cawapres hingga mekanisme dalam penentuan capres dan cawapres tak dirumuskan secara terbuka yang melibatkan stakeholders partai, kader dan pengurus parpol. Penentuan cawapresnya sangat tergantung pada selera dan cuaca hati dari ketum parpol dan capres yang diusungnya,” kata dia, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

BACA JUGA:

Padahal, mekanisme konvensi terbuka yang pernah ditempuh Partai Golkar dan Partai Demokrat di awal reformasi merupakan sebuah praktik politik modern. Meskipun hasil konvensi tidak diperjuangkan oleh partai, tetapi setidaknya hal itu menunjukkan bahwa ada keterbukaan dan transparansi dalam dinamika politik nasional.

“Seakan-akan seluruh kader dan konstituen Parpol tidak punya hak konstitusional untuk turut menentukan capres dan cawapres yang akan diusung oleh setiap parpol. Rakyat Indonesia juga disandera dan dijebak pada pilihan yang ditentukan oleh penguasa kartel parpol tersebut. Pedihnya lagi, sejumlahparpol masih dikuasai oleh kartel politik keluarga,” terang Haris.

Praktik ketidakterbukaan parpol dan penguasa dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pilpres 2019 sangat kentara. Coba perhatikan pernyataan agak sedikit primitif para pemimpin parpol terkait drama cawapres.

“Cawapresnya telah mengkerucut pada satu nama. Ada di kantong Pak Jokowi. Kami serahkan kepada Pak Jokowi untuk menentukan hari baik mengumumkan nama tersebut,” kata Haris menirukan pernyataan tersebut.

Pada kesempatan yang lain, Presiden Jokowi juga menyampaikan pernyataan dengan nada yang tidak jauh berbeda. “Cawapresnya ada di kantong saya, hanya saya yang tahu. Bisa saja diumumkan dulu baru daftar, bisa aja daftar langsung diumumkan,” ujar Joko Widodo dengan nada enteng.

Menurut Haris, jika situasi politik bernegara seperti ini dibiarkan terus oleh kaum terpelajar, maka tak lama lagi negeri ini akan dikuasai oleh segelintir kartel politik keluarga yang bersekongkol dengan kartel ekonomi taipan.

“Demokrasi ekonomi, kedaulatan rakyat dan kemandirian bangsa dan negara otomatis tenggelam dengan sendirinya,” pungkasnya. (erd/red/ed/nn)

Editor: Banyu Asqalani & Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler