PolitikTerbaru

Meikarta Masih Terus Dipersoalkan

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Nama Meikarta bukan barang baru lagi di Indonesia. Proyek hunian berlevel internasional ini belakangan banyak dipersoalkan oleh sejumlah aktivis yang kritis di tanah air.

Sejauh ini, di lingkungan pemerintah daerah hanya nama Dedy Mizwar yang mencuat ke permukaan sebagai pihak yang menolak pembangunan Meikarta. Bukan soal apa, Wakil Gubernur Jawa Barat itu tahu kalau pendirian Meikarta di daerah teritori perintahnya tidak memiliki izin lengkap tetapi sudah diiklan dan dipromosikan ke segala penjuru negeri.

Bagi kalangan yang kritis, Meikarta disebut telah melakukan tindakan pelecehan hukum dan kedaulatan NKRI. Asyari Usman misalnya, wartawan senior dalam sebuah opininya yang dikutip redaksi menuturkan proyek pembangunan Meikarta telah merendahkan kedaulatan negara.

“Sejak proyek yang merendahkan kedaulatan negara ini dikerjakan, seingat saya tidak ada sama sekali reaksi dari Presiden Joko Widodo. Padahal, proyek ini telah menjadi kontroversi besar. Hanya Wagub Jawa Barat, Dedy Mizwar, yang berteriak-teriak agar pembangunan dihentikan karena tidak memiliki izin yang lengkap. Meikarta baru memiliki izin pembangunan untuk lahan seluas 84 hektar,” kata Asyari Usman.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Tutup MTQ ke XIX Tingkat Kabupaten

Ia menyesalkan sikap diam seribu bahasa pemerintah pusat. Bahkan, kata dia, pendukung Presiden Joko Widodo yang dikenal kritis terhadap pelanggaran yang kecil-kecil, kali ini lebih memilih bungkam. “Mereka membiarkan saja kesewenangan Lippo Group yang tidak mematuhi prosedur perizinan untuk pembangunan Meikarta,” cetusnya.

Selain itu, katanya, kekuatan politik yang biasanya tidak rela terhadap pelanggaran kedaulatan dan juga tidak setuju dengan proyek kapitalisme, kali ini pun sudah tampak malas berkomentar. Keterdiaman para penguasa dan elit parpol, membuat Lippo Group bebas melakukan apa saja yang menjadi misi dan kepentingannya.

“Mereka biarkan Lippo melakukan apa saja yang mereka inginkan. Budiman Sujatmiko, Adian Napitupulu, dan lain-lain, yang biasanya ceplas-ceplos kalau ada kesalahan yang terjadi, kali ini cenderung tak banyak bicara. Entah mengapa,” ucapnya lagi.

Ia curiga, sosok-sosok yang dahulunya dibesarkan oleh kritik kini sudah mengalami distrosi daya kritis dan luntur ideologinya. “Bisa jadi mereka mengalami proses kelunturan ideologi. Dulu tak suka kapitalis, tapi setelah merasakan enaknya, akhirnya mereka terbuai di atas sofa-sofa diskusi pragmatis. Diskusi yang membuat kehidupan semakin nyaman dan aman. Tanpa ada kekhawatiran kekurangan uang,” kritik Usman.

Baca Juga:  Abu Hasan Siap Maju sebagai Calon Bupati Sumenep: Perjuangan dan Pengabdian untuk Kemajuan Daerah

Atas bungkamnya penguasa dan elit parpol, Usman menilai manajemen Lippo memang hebat dan luar biasa karena tidak ada yang mampu menghadang lajunya, terkhusus proyek Meikarta nan megah itu.

“Wagub Dedy Mizwar yang meniupkan peluit tanda stop, tak digubris. Bahkan Meikarta seolah menantang. Ketika Dedy Mizwar, pada 31 Juli 2017 lalu mengeluarkan permintaan dengan rendah hati agar Meikarta menghentikan kegiatan pembangunan, dua hari kemudian (2 Agustus 2018) proyek Meikarta malah menjawabnya dengan iklan pemasaran besar-besaran di banyak media utama,” paparnya.

Sekali lagi, ia curiga, jangan-jangan ada persekongkolan secara terstruktur dalam mensukseskan pembangunan Meikarta, termasuk dalam hal iklan-iklannya yang sudah banyak tertera di sejumlah media arus utama.

“Dan, bagaikan besekongkol mendukung proyek kapitalisme ini, koran-koran serta televisi besar bagaikan ikut berjamaah bersama Meikarta dalam melecehkan kedaulatan negara,” sebutnya.

“Media-media besar nasional yang ikut mempromosikan poyek tanpa izin ini, membuat semua kita hanya bisa urut dada. Sebegitu rakusnya mereka, sampai-sampai tidak lagi memikirkan dampak negatif pemasangan iklan produk yang status hukumnya masih belum jelas itu. Mereka, media-media besar ini, ternyata siap menginjak-injak basis moralitas kejurnalistikan demi duit iklan. Sayang sekali, mereka bukan media cetak sembarangan. Mereka dihormati. Disegani, dan menjadi acuan. Seharusnya, duit iklan Meikarta “tidak seberapa” bagi mereka ketika martabat dan kedaulatan negara dianggap remeh oleh Lippo,” papar dia panjang lebar.

Baca Juga:  Prabowo Temui Surya Paloh, Rohani: Contoh Teladan Pemimpin Pilihan Rakyat

Kata dia lagi, tidak hanya izin bangunan Meikarta juga belum mengantungi izin Amdal. Bisa jadi juga semua yang diperlukan untuk mewujudkan Meikarta, akan berhasil didapat oleh Lippo.

“Lembaga Konsumen Indonesia (LKI) mengeluarkan peringatan agar masyarakat berhati-hati membeli properti Meikarta yang belum sepenuhnya memiliki izin. Peringatan ini mungkin tak berdampak. Karena konsumen yang memiliki uang, tidak begitu peduli. Iklan kolosal Meikarta yang masif dan intensif, telah terlanjur meyakinkan mereka,” tandasnya. (ed)

(Editor: Eriec Dieda)

Related Posts

1 of 3,072