NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Komisi B Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD) Jatim mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim membuat kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi para buruh di Jawa Timur.
“Selama ini banyak keberpihakan pemprov yang condong ke pengusaha. Oleh sebab itu kami berharap bersamaan dengan hari buruh harus dibuat kebijakan yang pro buruh,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Suhermin Abdul Muhaimin di Surabaya, Selasa (1/5/2018).
Simak pula:
- KSPI-KATO Desak Presiden Jokowi Ambil Alih Transportasi Online
- KSPI Putuskan Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019
- Sewindu Perjalanan Kaum Buruh Indonesia Perjuangkan Haknya
Politisi asal PPP itu mengatakan salah satu keberadaan masih adanya outsoursing merupakan salah satu kebijakan yang dinilai masih condong keberpihakan ke pengusaha.
“Outsoursing masih diperbolehkan justru mengganggu buruh yang ada. Hapus outsoursing yang jelas mengganggu buruh,” sambungnya.
Baca Juga:
- May Day Tahun 2018 Dipenuhi Gemuruh Nasib THK 2
- May Day 2018: Hidup Layak adalah Kebutuhan Mendasar Manusia
- Hukum Perburuhan Bagi Wanita Haid Era Soekarno
Tak hanya itu,kata Suhermin,kesejahteraan buruh masih kurang disisi lain keuntungan pengusaha berlipat-lipat.
“Pemprov harus bisa membaca situasi ini. Kami minta harus ada kebijakan yang pro buruh,” tandasnya.
Pewarta: Setya TW
Editor: Achmad S.
