NUSANTARANEWS.CO, Jakarata – DPP Demokrat menuding Moeldoko dan Yusril berkoalisi dengan melakukan siasat jahat menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat untuk mencapai ambisi kekuasaannya dengan melakukan upaya-upaya pembodohan publik , dengan memanfaatkan background jendral dan Yusril Isha Mahendra sebagai profesor hukum.
“Kami katakan tegas, Rakyat Indonesia tidak bodoh. Kader Demokrat tidak bodoh, kami semua tidak bodoh. LawanUpayaPembodohan. Kami perlu melakukan perlawanan terhadap mereka yang menggunakan pangkat, jabatan, dan gelar akademinya untuk membodohi publik,” kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Selasa (5/10).
Proxy War lewat pembohongan publik terus dilakukan KSP Moeldoko berkoalisi dengan Yusril untuk merebut partai politik yang sah dan diakui pemerintah, dengan cara memunculkan adanya dualisme, sehingga DPP Partai Demokrat merasa perlu mengingatkan kepada seluruh kader untuk berhati hati dengan tujuan Moledoko. Herzaky bahkan mengingatkan bahwa Moeldoko sudah lama bercita cita menguasai partai politik untuk mewujudkan ambisinya menjadi Presiden. Dan ini sudah dilakukan saat menjabat panglima TNI, “Saat masih Menjabat Panglima TNI, Moeldoko saat itu datang ke Cikeas dengan tujuan meminta supaya SBY memilih Marzuki Alie sebagai Sekjen jika SBY terpilih kembali di Kongres. Namun ditolak oleh SBY,” ungkapnya.
Setelah pensiun dari TNI, lanjut Herzaky, Moeldoko datang lagi ke Cikeas meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. “Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan PD beliau mempersilahkan. Kalau soal jabatan ketua umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres,” bebernya.
Selain ke Partai Demokrat beber Herzaky, KSP Moeldoko juga berusaha menjadi ketua umun partai lain. Bahkan, salah satu mantan Wapres bercerita, beliau didatangi Moeldoko dan meminta dukungan untuk KSP Moeldoko bisa menjadi ketua umum di salah satu parpol. “lagi lagi ditolak walau dengan halus,” lanjutnya lagi.
Demokrat kata Herzaky juga menengarai Koalisi KSP Moeldoko – Yusril Berjuang demi rupiah bukan karena Demokrasi seperti yang disampaikan selama ini, “Kita tahu, bahwa yang namanya kontrak profesional, pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi,” sindirnya.
Untuk itu kata Herzaky, pihaknya meminta Moeldoko menghentikan semua prilakunya itu, dan meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukan pada Demokrat, “Semua kembali ke KSP Moeldoko. Beliau punya dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya. Meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Kami yakin, masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah. Kami yakin, insyaAllah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini,” katanya lagi.
Jika memang ada ambisi jadi Presiden, sambungnya moeldoko disarankan mendirikan Partai sendiri. “Sudah ada contohnya Jenderal mendirikan Partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra. “Itulah sejatinya Jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Moeldoko, jika benar mengaku Jenderal, dirikanlah Partai sendiri. Jangan mengganggu Partai orang lain,” pungkasnya. (setya)
