NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Pembangunan tol Malang Kepanjen diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kabupaten Malang.
Anggota komisi D DPRD Jawa Timur Siadi mengatakan pembangunan tol tersebut saat ini masih menjadi pembahasan di kementerian PUPR untuk direalisasikan.
“Saya berharap ini segera direalisasikan. Banyak masyarakat mengadu tentang kepastian pembangunannya mengingat ganti rugi yang terdampak tol tersebut,” ujar politisi Golkar ini, Kamis (17/8/2023).
Siadi mengatakan jalur tol tersebut akan melewati beberapa wilayah kelurahan di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan akan melibatkan pembebasan lahan.
“Wilayah-wilayah yang akan terdampak pembebasan lahan meliputi Kelurahan Madyopuro, Lesanpuro, Buring, Kedungkandang, Arjowinangun, dan Bumiayu,” terangnya.
Dijelaskan oleh Siadi, pembangunan tol tersebut mengalami tarik ulur disebabkan bahwa proyek senilai Rp 2,5 triliun ini belum bisa dianggarkan dalam tahun ini.
“Hal ini disebabkan oleh informasi terbaru dari pihak pemrakarsa, yakni PT PP, yang baru saja mengakui bahwa mereka tidak sanggup untuk merealisasikan proyek tersebut secara mandiri atau melalui pendekatan unsolicited.PT PP mengungkapkan bahwa proyek Tol Malang-Kepanjen tidak masuk dalam daftar proyek prioritas mereka,” jelasnya.
Selain itu, sambung Siadi proyek ini dinilai kurang menguntungkan secara finansial bagi perusahaan.
“PT PP telah mengembalikan proyek ini kepada pemerintah dengan pendekatan solicited (atau atas prakarsa pemerintah) untuk kelanjutan pembangunannya,” tandasnya. (setya)
