NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Masyarakat harus mengingatkan aparat untuk jaga netralitas dan etika menghadapi pesta demorkasi 2019. Sebab, pemilihan Umum 2019 tak lama lagi akan digelar, diikuti dua pihak yang mempertahankan kekuasaan dan merebut kekuasaan.
“Keduanya harus dilakukan dengan etika,” wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah dikutip dari pernyataannya, Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Menurut Fahri, dalam demkrasi semua tindakan rakyat tak hanya bersandarkan hukum tetapi juga harus berdasarkan etika.
“Petahana harus mempertahankan kekuasaannya secara etis dan penantang harus merebut kekuasaan juga secara etis. Etikalah yang membuat bangsa ini tenang meski sedang ‘perang’,” jelas Fahri.
Politisi PKS ini menuturkan, dahulu kala sebelum ada negara bangsa, raja-raja dan penguasa mempertahankan kekuasaan dengan kejam dan menghalalkan segala cara.
Lalu hal itu membuat rakyat memberontak dan menggalang pembangkangan juga dengan segala cara.
“Situasi ini kita sebut perang sipil. Perang saudara,” tuturnya.
“Perang saudara atau sering juga disebut Civil War, atau perang warga sipil atau perang madani, bukan perang antar negara, tapi perang faksi-faksi dalam negara. Ada banyak contohnya, hampir semua negara besar pernah mengalaminya. Ini adalah sengketa antar kelompok,” urainya.
Dia menambahkan, perang sipil bukan fenomena sebelum abad 21 saja. Sebab, sepuluh tahun memasuki abad ini, tahun 2010 publik menyaksikan peristiwa Arab Spring di Tunisia, atau pemberontakan Arab yang tidak saja melahirkan gelombang unjuk rasa tetapi juga perang sipil di banyak negara Arab.
“Di antara sebab yang sangat menonjol dari perang sipil adalah karena rasa tidak percaya kepada penguasa. apabila penguasa mulai nampak tidak bisa dipercaya, hukum berat sebelah, membela kawan dan menekan lawan, tebang pilih dan pilih kasih. Intinya hilang etika,” papar Fahri.
Inilah yang harus dijaga sekarang, katanya. Masyarakat harus mengingatkan aparat sipil, Polri dan militer juga penyelenggara pemilu untuk tidak saja adil tetapi juga nampak adil.
“Ini adalah power struggle dalam demokrasi, sebuah pemilu damai yang tetap memiliki unsur kompetisi,” imbuhnya.
“Maka, mari junjung tinggi hukum dan etika dalam kompetisi. Kita sudah siapkan aturannya dan bahkan kode etiknya,” pungkasnya.
(eda/asq)
Editor: Eriec Dieda
