NUSANTARANEWS.CO – Pendiri Strategic Study Center Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menilai bahwa globalisasi cenderung akan berbenturan dengan nasionalisme. Liberal itu kata dia enak untuk segelintir orang, tetapi menjadi tidak enak bagi sebagian orang lagi.
Dalam penilaiannya aliran liberalisasi sudah memporak-porandakan pertahanan konsepsi kita. “Pertahanan konsepsi adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dengan adanya perubahan UUD, sebetulnya konsepsi pertahanan kita sudah jebol,” ungkapnya.
Sebagai contoh, masuknya Indonesia ke dalam kelompok G20 dan WTO sebenarnya kata dia, Indonesia berada di posisi yang dirugikan.
“Kita masuk ke dalam salah satu kelompok bisnis yang kita tidak bisa lagi mengambil keputusan bebas. Karena kita sudah masuk dalam ‘meja konsensus’ G20 dan WTO. Dalam dunia diplomasi perjanjian-perjanjian dengan negara lain itu menggerusi kedaulatan kita,” sambungnya.
Saat ini Indonesia sudah memiliki ketergantungan terhadap kebutuhan primer lebih dari 40 negara untuk pangan dan energi, “siapa yang dirugikan?” tanya dia.
Djoko Santoso menjawab, kadang-kadang pemerintah tidak rugi tapi rakyatnya yang rugi. “Disitulah kita perlu bela negara. Disini kita butuh operasi perang non-militer seperti, menghadapi bencana alam. Nah, swasembada pangan itu sebenarnya juga satu operasi Bela Negara,” ujar mantan Panglima TNI ke-13.
Menurutnya ada tiga elemen penting dalam negara. Yakni rakyat, teritorial dan pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah kata dia adalah pemerintah yang dipilih secara demokratis sesuai dengan konstitusi, ujarnya dengan serius.
Dan dalam konstitusi urusan mempertahankan negara, bela negara sudah diatur dalam pasal 30, bahwa urusan mempertahankan negara bukan hanya tentara, tetapi urusan seluruh warga negara.
“Jadi bela negara itu adalah membela rakyat dan menjaga keutuhan teritorial, dari udara, permukaan tanah serta kandungannya, dan laut sampai dibawahnya,” tegasnya.
Editor: Romandhon
