NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Eskalasi politik ibukota terus menanjak seiring makin dekatnya pelaksanaan Pilkada DKI tanggal 19 April 2017 besok. Ditengah konsentrasi masyarakan DKI untuk memilih pemimpinnya, muncul isu terkait upaya pemenangan pasangan calon dengan cara pengerahan massa dari luar Jakarta.
Direktur Eksekutif Komunitas Masyarakat Peduli Hukum Dan Keadilan (KOMPHAK) Ibnu Mazjah menilai kehadiran massa dari luar Jakarta berpotensi mengganggu jalannya pelaksanaan Pilkada DKI.
“Kami menolak kedatangan massa dari luar Jakarta yang tidak berkepentingan dan terlibat dalam proses Pilkada DKI di TPS demi mencegah terjadinya gangguan keamanan dan memicu terjadinya konflik,” ujar Ibnu dalam konferensi pers-nya di Cikini, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Ibnu menyampaikan bagaimanapun situasi di Ibukota saat ini tengah berada pada situasi waspada. Sehingga, hadirnya orang luar justru dapat menarik kecurigaan bagi para pendukung antar paslon.
“Juga, hal itu dapat memberikan tekanan psikologis bagi para pemilih sehingga tujuan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan proses demokrasi yng bereadilan tidak tercapai,” paparnya.
Ibnu mengatakan keamanan dan ketertiban kota Jakarta merupakan hal yang paling utama dalam proses demokrasi Pilkada. Ia menghimbau masyarakat Jakarta berpartisipasi mengamankan situasi dari berbagai gejala yang memicu ketegangan.
“Dan kita menyerahkan urusan pengamanan dan keterlibatan kepada aparat kepolisian yang dibantu oleh aparat TNI,” ucapnya.
Ibnu menyampaikan perlu adanya perlindungan hukum bagi setiap warga DKI dalam menggunakan hak suaranya.
“Jangan ragu-ragu meminta perlindungan hukum secara ketentuan yang berlaku atas adanya intimidasi dari siapapun dan dimanapun,” jelasnya.
Pewarta: Achmad Hatim
Editor: Achmad Sulaiman
