Connect with us

Politik

Masinton Sebut Pembelian Senjata Urusan Institusi Pemerintah

Published

on

Masinton Pasaribuan/Foto Ucok AA/Nusantaranes

NUSANTARANEWS.Co, Jakarta – Tertahannya ratusan senjata berat milik Polri di Bandara Soetta seolah menguatkan dugaan tentang adanya informasi pengadaan impor senjata ilegal yang pernah diungkap oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu. Polri sendiri menilai pengadaan senjata-senjata berat dari Bugaria itu anggarannya dianggap sudah sah. Sekalipun perijinannya, kata Irjen Setyo Wasisto masih diurus ke TNI.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pembelian senjata merupakan kewenangan dari institusi pemerintah. “Ya itu urusan pemerintah lah! Itu istitusi kan pemerintah. Institusi pemerintah semua,” ungkap Masinton, Senin (2/10/2017)

Masinton mengaku bahwa DPR telah melakukan pembahasan anggaran dengan Polri. “Ya sudah, itu pun tahun lalu,” kata politisi PDIP tersebut.

Akan tetapi, menurut Masinton kewenangan DPR tidak sampai pada teknis barang yang akan dibeli oleh Polri. “Anggaran kepolisian itu kan dibahas di DPR. Tapi kan, DPR kewenangannya dibatasi tidak boleh masuk dalam pembahsan satuan tiga, itukan putusan MK,” ungkapnya.

Sebagaimana dalam putusan MK, telah membatalkan kewenaangan dari Badan anggaran DPR membahas mata anggaran secara teknis dengan pemerintah. MK berasalan kewenangan badan anggaran DPR yang membahas kegiatan dan jenis belanja masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah dinilai telah melampaui kewenangan.

Loading...

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane mengaku tak habis pikir dengan keberadaan dua unit kesatuan elit Polri yang sengaja dipersenjatai dengan alutsistanya layaknya milik TNI. Sesuai undang-undang mempersenjatai Polri dengan senjata berat adalah menyalahi aturan. Sebab tugas utama Polri sesuai UU adalah melindungi, mengayomi dan melayani ketertiban di masyarakat. Dan Polri hanya poleh dipersenjatai jenis senjata api kaliber di bawah 5,56 mm.

Baca Juga:  PDIP Disebut Sangat Mungkin Usung Putra Jokowi Jadi Walikota Solo

“Kedua unit kerja Polri ini (Brimob dan Densus 88) berbagai jenis alutsistanya memang mirip dengan alutsista TNI. Ironisnya selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya. Termasuk komisi III DPR mendiamkannya,” kata dia.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya telah menyebutkan bahwa ada institusi non militer yang akan membeli 5000 pujuk senjata. Menkopolhukam Wiranto, kemudian membantah dan mengatakan soal pengadaan senjata itu sebanyak 500 pucuk senjata, bukan 5000 senjata yang diperuntukan BIN. Namun informasi itu berbeda dengan keterangan pihak Polri, dimana Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, (25/9/2017) mengklarifikasi bahwa 5.000 senjata yang dimaksud bukan jenis senjata serbu melainkan senjata tipe MAG4 yang dipesan dari PT Pindad untuk keperluan Polri sendiri bukan BIN.

Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon

Loading...

Terpopuler