Masa Depan BUMN
Pada awal Jokowi berkuasa, kapasitas BUMN tidak begitu besar. Tetapi berlalunya waktu selama 5 tahun Jokowi berkuasa, kapasitas bisnis BUMN meningkat drastis.
Oleh: Erizeli Jely Bandaro
Itu ditandai dengan banyaknya penugasan BUMN terhadap pembangunan strategis yang dicanangkan Jokowi. Yang lebih rumit adalah pembiayaan pembangunan itu tidak berasal dari cadangan laba. Tetapi dari hutang dan dukungan pemerintah (APBN).
Lihat grafik di bawah ini. Pada Pada Juni 2020 total ULN BUMN Indonesia mencapai US$ 58,6 miliar (Rp 874,1 triliun) atau naik 22,9% (yoy) di banding posisi Juni tahun lalu yang mencapai US$ 47,7 miliar. Kenaikan ULN BUMN RI ini bahkan lebih tinggi dari kenaikan ULN industrinya maupun total ULN swasta.
Kondisi tersebut sangat mengkawatirkan. Itu bisa jadi ledakan utang terancam default. Memang negara tidak tanggung jawab terhadap utang BUMN karena merupaka harta terpisah. Namun dampaknya sekali BUMN gagal bayar, itu bisa sistemik terhadap kepercayaan investor kepada dunia usaha di Indonesia. Akan meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi. Maklum walau akumulasi asset BUMN separuh PDB nasional namun sumbangannya terhadap PDB hanya 16% Itu sangat significant menggoncang ekonomi nasional.
Apa artinya? Dengan beban hutang semakin besar, semakin besar juga beban biaya dan cash flow. Kapasitas bisnis sudah overload. Kalau tidak ada langkah exit strategi maka BUMN akan limbung. Untuk membawa BUMN berselancar di tengah tekanan utang dan biaya tetap itu, diperlukan visi hebat dari preskom untuk mengarahkan direksi agar berani membuat keputusan strategis.
Mereka harus lebih hebat dalam hal visi global yang berkaitan dengan literasi keuangan. Bukan hanya kelas lokal tetapi global. Mereka juga harus paham tentang kolaborasi dan sinergi yang sehat kepada pihak yang qualified. Karena di saat sulit sangat diperlukan kolaborasi kepada strategis partners. Kalau engga, akan terjebak bisnis dan management ilusi dari direksi, yang justru mempercepat limbung perusahaan.
Meski aset.BUMN meningkat, tapi hutang juga meningkat. Saatnya BUMN untuk ganti komisaris, untuk membenahi manajemen yang ada. Pilih komisaris yang bukan hanya cakap dan bernoral namun juga berani membuat keputusan strategis dan terobosan baru… kalau perlu out of the box. (Sumber: facebook.com)
