NUSANTARANEWS.CO, Tanjung Selor – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Drs. Marthin Billa, M.M melakukan Pengawasan di Kalimantan Utara
Anggota DPD yang akrab dipanggil Pak MB tersebut menyambangi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan diterima oleh Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltara, Arif Rochman Hakim, Selasa (26/11/2024).
Marthin Billa menyatakan dukungannya agar Bawaslu Kaltara tetap menjadi lembaga Pengawas yang berintegritas serta semakin menjaga profesionalitas dalam mengawasi Pilkada 2024.
“Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan kepada Bawaslu Kaltara dalam menjalankan tugasnya. Jangan ragu melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pilkada,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Marthin Bila juga meninjau tempat penampungan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditertibkan oleh Bawaslu Kaltara.
Marthin Billa mengapresiasi ketegasan Bawaslu Kaltara dalam melakukan penertibaj terhadap APK yang melampaui batas ketentuan. Terhadap keberadaan APK tersebu, MB minta dapat segera dimusnahkan.
“Agar tidak menjadi limbah, ada baiknya APK dari hasil penertiban ini untuk segera dimusnahkan,” tandasnya.
Lebih lanjut Marthin Billa mengingatkan kepada masyarakat Kaltara, agar dalam masa tenang dapat dipergunakan untuk mencermati dan memilah sehingga dapat memilih Pemimpin sesuai hati nurani.
Terkait potensi praktik politik uang (money politik), mantan Bupati Malinau 2 periode tersebut dengan tegas menyatakan penolakannya.
Menurut Pak MB, politik uang dalam kontestasi apapun termasuk Pilkada tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga merusak mental dan moral masyarakat.
Fenomena ini telah menciptakan realitas pahit di mana integritas pemilih tergadaikan oleh imbalan materi dan memaksa masyarakat menerima paradigma yang keliru dalam proses pemilihan.
Adanya politik uang membuat nilai suara masyarakat berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Meninggalkan prinsip meritokrasi dan menempatkan kualitas calon pemimpin di urutan kedua setelah kekuatan finansial.
“Politik uang telah membuat demokrasi kehilangan maknanya, digantikan oleh praktik-praktik transaksional yang justru mengikis kepercayaan publik terhadap politik serta pemimpin yang dihasilkan,” ujarnya.
MB juga menegaskan bahwa terjadinya pemerintahan yang korup diawali dengan praktik politik uang, dimana pejabat terpilih kerap mengutamakan kepentingan sponsor politiknya.
“Akibatnya, dalam mengambil keputusan nantinya cenderung berpihak pada yang berkepentingan atau pihak yang menjadi sponsornya sehingga kesejahteraan rakyat semakin terabaikan,” tegasnya.
Kepada masyarakat Kaltara, Marthin Bila juga menyerukan agar mengikuti Pilkada 2024 dengan kegembiraan. Perbedaan adalah keniscayaan dalam berdemokrasi namun perbedaan jangan sampai menyebabkan lunturnya keharmonisan.
“Mari kita sambut Pilkada dengan kegembiraan dan persaudaraan meski berbeda pilihan. Mari kita jaga Kaltara ini tetap damai dan kondusif,” pungkasnya. (ES)