NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan tidak mengetahui secara pasti bagaimana mengendalikan Densus Tipikor yang rencananya akan dibentuk Polri.
“Jadi saya tidak tahu bagaimana bayangan mereka mengenai cara mengendalikan tim ini. Itu soal besar dan belum terlihat sampai sekarang,” ungkap Margarito, Sabtu (21/10/2017).
Menurut Margarito, Kapolri mesti menjelaskan kepada masyarakat, bagaimana cara kerja dari Densus Tipikor dan mekanisme pengawasan terhadap Densus Tipikor
“Saya kira mereka musti jelaskan pada kita. Kapolri tentu saja mesti jelaskan bagaimana pengawasan terhadap mereka dan sejauh ini kita kan belum lihat skema kerja dari mereka,” tuturnya.
Margarito melanjutkan keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak dapat diandalkan untuk mengawasi kinerja dari Densus Tipikor. “Jangan Anda bayangkan Kompolnas menjadi pengawas Densus Tipikor. Bagaimana ceritanya? Mereka berapa orang mengawasi Densus yang ada di Jakarta sampai di Papua sana,” ungkap Margarito.
Oleh karena itu, dirinya menilai bahwa pengawasan terhadap kinerja dari Densus Tipikor ini dipikirkan oleh Komisi III, karena nanti akan disetujui oleh Presiden Jokowi.
“Ini problem-problem yang perlu dipikirkan oleh Komisi III sebagai orang pertama yang menggagas ini. Tapi di atas itu semua kalau ini disetujui presiden mesti pikirkan, karena ini dibikin dalam bentuk Keppres. Kalau sampai jadi, harus ada Keppres, tidak bisa tidak,” sambungngya.
Margarito mengingat keberadaan Densus Tipikor nanti disetujui oleh Presiden. Maka Presiden harus memikirkan tentang bentuk dari Densus Tipikor tersebut.
“Dan karena ada Keppres, maka Presiden-lah yang mesti berpikir mengenai bagaimana bentuk organ ini? Seberapa jauh jangkauannya? Bagaimana pengawasanannya? Itu sepenuhnya ada di Presiden,” pungkasnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
