Connect with us

Politik

Mardani Ali Sera: Saatnya Jokowi Rampingkan Kabinetnya

Published

on

kpps, tenaga kesehatan, seluruh kpps, pemerintah, anggaran darurat, nusantaranews, nusantara news

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak Presiden Jokowi untuk segera bertindak atas semakin banyaknya petugas KPPS meninggal dunia. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai sudah saatnya Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan jilid ii untuk merampingkan kabinetnya.

“Melihat kondisi negara saat ini, agar efektif dan efisien maka saatnya Jokowi rampingkan kabinetnya, karena pentingnya reformasi birokrasi dengan pemerintahan yang ramping namun kaya fungsi,” kata Mardani di akun Twitter @MardaniAliSera, Selasa (9/7/2019).

Indonesia, kata Mardani, harus menuju negara Good Governance. Ia juga berharap periode ke-2 ini pemerintahan Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri.

Menurut dia, dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya. “Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” ujarnya.

Mardani mencontohkan, kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional). Fungsinya, kata dia, memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru.

“Misalnya negara AS, Jerman, Jepang, China, “Kabinet Obama (AS): 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman): 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT): 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang): 16 menteri, 4 setingkat menteri,” jelasnya.

Labih lanjut ia mengatakan, anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta. “Jika harus dibagi banyak kementerian maka daya ungkitnya menjadi kecil,” hematnya.

“Contoh program pengentasan kemiskinan dibagi menjadi 26 Kementrian dan lembaga, hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam dalam menekan jumlah angka kemiskinan,” imbuhnya.

Mardani juga menilai tak elok struktur kabinet hanya sebagai bagi-bagi kue. Menurutnya, kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau kue. Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara.

“Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat: struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat,” tandasnya. (RED/NN)

Editor: Achmad S.

Loading...

Terpopuler