Connect with us

Hukum

Mantan Komnas HAM Menduga Penganiayaan Ratna Sarumpeat Karena Ia Menyuarakan Aspirasi Rakyat

Published

on

Aktivis sekaligus kritikus pemerintah Ratna Sarumpaet. (FOTO: Detik)

Aktivis Perempuan Ratna Sarumpaet. (Foto: Detik)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai angkat bicara mengenai kasus penganiayaan yang dialami aktivis perempuan Ratna Sarumpaet. Dia menduga, penganiayaan terhadap Ratna bukan tidak mungkin terkaitan erat dengan posisi dirinya yang saat ini berada di barisan oposisi pemerintah dan lantang menyuarakan aspirasi rakyat.

“Kalau memang penganiayaan terhadap ibu Ratna terjadi, maka sangat mungkin bisa diduga dilakukan terkait dengan posisi dia sebagai aktivis kemanusiaan yang menyuarakan aspirasi masyarakat,” kata Natalius Pigai saat dihubungi kantor berita online nasional Nusantaranews.co melalui sambungan telepon, Selasa, 2 Oktober 2018.

Pigai menjelaskan selama ini Ratna Sarumpaet paling lantang menyampaikan berbagai tuntutan dan berbagai kegelisahan rakyat kecil kepada penguasa. “Jadi, kita harus lihat bahwa dugaan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet itu sangat mungkin bisa diduga karena faktor posisi Ibu Ratna Sarumpaet sebagai oposisi pemerintah,” sambungnya.

“Ini yang perlu harus diperhatikan,” tegas dia.

Kemudian, mengenai urusan pribadi Ratna Sarumpaet, misal dengan oknum oknum tertentu yang melakukan penganiayaan, menurut putra daerah asal Papua itu berpesan agar penegak hukum melakukan penyelidikan yang serius.

Loading...

“Nah, kalau Ratna Sarumpaet ini kan dia adalah seorang oposisi yang berada di garis paling terdepan dalam mengkritisi pemerintahan,” kata Pigai.

Dirinya menegaskan bawha, penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet itu karena Ratna Sarumpaet bukan orang sembarangan. Menurut Pigai, Ratna Sarumpaet disebutnya sebagai ekuivalen dengan para menteri.

“Jadi ketika posisi para menteri adalah pelaksana pemerintah, jadi saya rasa posisi Ranta Sarumpaet levelnya sama dengan menteri. Tetapi dia ada di oposisi.”

“Dia kan juga pemangku kepentingan publik. Yaitu menyampaikan berbagai aspirasi tentang berbagai soal. Termasuk soal kondisi politik, ekonomi dan lain sebagainya,” terangnya.

Baca Juga:  Catatan Awal Tahun Bidang Ekonomi: Klaim Keberhasilan Pemerintah tak Sesuai Kenyataan

Editor: Romadhon

Loading...

Terpopuler