NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap aksi-aksi kritis mahasiswa beberapa waktu belakangan. Menurut mereka, aparat kepolisian telah menunjukkan dengan terang-benderang bahwa mereka bukanlah sahabat baik bagi masyarakat, terutama mahasiswa, melainkan justru bersikap arogan terhadap penyapaian kebebasan berpendapat di muka umum.
Menurut UMJ, wajar saja mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan aksi turun jalan. Mengingat, persoalan mendasar yang muncul di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi sangat kasat mata.
Ambil contoh misalnya di tengah kelesuan perekonomian tanah air, pemerintah justru rela mengeluarkan dana tak sedikit untuk memfasilitasi pertemuan Bank Dunia dan IMF di Nusa Dua Bali pada Oktober 2018 mendatang.
UMJ menilai, persoalan–persoan ekonomi yang terjadi tentu berangkat dari kebijakan–kebijakan pemerintah yang tidak proteksionis. Pada prinsipnya, sistem proteksinisme dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan didasarkan pada sudut pandang yang menyatakan bahwa produsen dalam negeri harus diutamakan terlebih dahulu ketika berkompetisi dengan produsen asing. Aturan–aturan dalam proteksionis meliputi pemberlakuan tarif dan bea masuk, pembatasan kuota barang dan/atau jasa dari luar negeri, serta pemberlakuan standar–standar tertentu untuk produk asing.
Selain itu, jika arah kebijakan ekonomi Indonesia besifat proteksionisme maka akan memberikan dampak yaitu terlindunginya industri–industri kecil dan industri baru dari persaingan dengan produk–produk sejenis di pasar. Kemudian kebijakan proteksionis juga bisa dimanfaatkan sebagai alat tawar menawar dengan mitra
dagang, dengan tujuan untuk mengurangi margin keuntungan mitra dagang tersebut, metode yang diterapkan dengan cara menurunkan harga produk asing yang masuk dalam suatu negara. Terpenting, katanya, kebijakan proteksionisme juga diberlakukan dengan mengurangi impor yang terlalu besar pada produk–produk tertentu.
“Di tengah kondisi perekonomian yang tercekik, mahasiswa akhirnya turun aksi, tetapi aparat kepolisian malah bertindak represif. Rasanya negara hari ini tidak bosan untuk kembali melakukan tindakan represif kepada warga negaranya dalam mengemukakan pendapat di muka umum,” katanya, Selasa (25/9/2018).
UMJ menilai, aparat kepolisian yang seharusnya menjadi menjadi pelayan masyarakat kini telah menjadi alat negara dalam memberangus segala tindakan menegakan kebenaran.
“Tindakan represifitas Polri sesungguhnya memberikan kesan bahwa kebebasan berpendapat terancam dengan sikap arogan dan represif dari kepolisian dalam melakukan pengamanan terhadap aksi–aksi demonstrasi,” katanya.
Pewarta: Gendon Wibisono
Editor: Novi Hildani
