Mahasiswa Aksi Tolak Kenaikan Bahan Pokok, Sahat Tua Simanjuntak: Kami Dukung

Mahasiswa aksi tolak kenaikan bahan pokok, Sahat Tua Simanjuntak: Kami dukung
Mahasiswa aksi tolak kenaikan bahan pokok, Sahat Tua Simanjuntak: Kami dukung.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya yang mengatasnamakan Cipayung Plus Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jatim, Rabu (13/4) menuntut agar kebijakan pemerintah pusat tidak menambah berat beban rakyat di tengah upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Salah seorang juru bicara aksi mengatakan bahwa kebijakan yang dibikin pemerintah pusat terkesan ambigu dan semakin memperberat beban masyarakat. Pasalnya, harga sejumlah kebutuhan pokok naik drastis. Seperti minyak goreng, BBM dan PPn.

“Bagi kami mobil Alphard, jam Rolex naik itu tak masalah karena kami belum bisa beli. Tapi kalau minyak goreng mahal, pertalite langka itu jelas berpengaruh bagi kami karena hampir setiap hari kami mengkonsumsi gorengan dan naik motor,” kata peserta aksi Mohammad Munif.

Oleh karena itu mahasiswa meminta supaya pemerintah segera menurunkan kembali harga BBM Pertamax. Sebab, gara-gara Pertamax naik maka Pertalite menjadi langka. Sehingga ini sama saja kebijakan bohong karena justru menyengsarakan masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Di tengah upaya percepatan pemulihan ekonomi tapi pemerintah justru membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan pemulihan ekonomi. Misal, harga BBM naik, Minyak Goreng naik dan PPn juga naik,” tegasnya.

Ia mendesak agar aspirasi yang diperjuangkan mahasiswa didukung DPRD Jatim dengan cara membuat surat tertulis terkait tuntutan Cipayung Plus Surabaya ditandatangani pimpinan DPRD Jatim untuk dikirim ke DPR RI dan pemerintah pusat.

“Kami beri waktu seminggu, jika tidak ditindaklanjuti Cipayung Plus Surabaya akan menagih dan datang lagi dengan massa yang lebih banyak,” tegasnya.

Juru bicara aksi lainnya, menilai kebijakan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran itu bulsit karena harga BBM naik dan PPn juga naik sehingga masyarakat akan berpikir ulang untuk mudik karena tak memiliki uang yang cukup untuk mudik.

Secara garis besar, tuntutan yang disampaikan mahasiswa Cipayung Plus Surabaya adalah menuntut menteri ESDM memberikan klarifikasi dan tanggapan terkait kenaikan harga BBM secara komprehensif. Menuntut pemerintah mengembalikan harga BBM yang pro rakyat serta jaminan ketersediaan BBM bersubsidi selalu ada.

Yang menarik, wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua SImanjuntak didampingi Nur Soetjipto dari Fraksi Partai Gerindra menemui dan membaur dengan mahasiswa untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi yang diperjuangkan mahasiswa.

“Saya juga alumni Cipayung 30 tahun lalu, makanya saya tak takut berada di tengah-tengah kalian karena saya justru rindu suasana seperti ini karena merasa seperti reuni yang selalu dirindukan. Kalau tadi saya kesini ada pengawalan, secara pribadi saya minta maaf,” kata politikus Partai Golkar tersebut.

Sahat juga menjamin bahwa 120 anggota DPRD Jatim mendukung aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Yang pertama, menolak kenaikan BBM. Yang kedua, permohonan pengembalian harga BBM yang tidak memberatkan masyarakat. Yang ketiga, penurunan harga minyak goreng dan ketersediaan minyak goreng.

Kemudian yang keempat, penghapusan kenaikan PPn. Dan yang kelima, pencabutan diskon harga barang-barang mewah. “Saya jamin bahwa besok ketua DPRD Jatim Pak Kusnadi akan tanda tangan surat itu dan akan dikirim ke pusat,” tegas Sahat.

Kalau mahasiswa masih meragukan, kata Sahat, mempersilahkan besok sore perwakilan Cipayung PLus Surabaya datang kembali ke kantor DPRD Jatim untuk diberikan copy surat yang dikirim DPRD Jatim kepada DPR RI sebagai bukti aspirasi mahasiswa sudah ditindaklanjuti.

“Besok, pak ketua DPRD Jatim Kusnadi insya Allah juga akan hadir. Apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa sejatinya sama dengan yang dirasakan anggota DPRD Jatim. Namun karena itu kewenangan pemerintah pusat sehingga yang dapat dilakukan adalah berjuang bersama-sama memperjuangkan tuntutan itu kepada pemerintah pusat, hidup mahasiswa,” pungkas Sahat. (Setya)

Exit mobile version