NUSANTARANEWS.CO – Nama Mahkamah Agung (MA) tengah dipertaruhkan menyusul Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Bengkulu Jenner Purba dan Toton serta satu orang Panitera Pengadilan Kota Bengkulu Badruddin Amsori Bachsin pada Senin (23/5/2016) petang. Akibatnya, wajah dunia peradilan Indonesia tercoreng untuk ketigakalinya.
Kasus ini menyedot perhatian publik dan sejumlah kalangan. MMD Initiative tak mau tertinggal menyoroti kasus super serius tersebut yang lantas menggelar diskusi publik bertajuk ” Mahkamah Agung dan Mafia Peradilan” di Menteng, Jakarta, Rabu (25/5/2016). Komisi Yudisial (KY) juga turut angkat bicara.
Selain mereka, organisasi kemahasiswaan di Tanah Air pun ikut berang dan geram.
Ketua Presdidium GMNI Chrisman Damanik mengusulkan lembaga peradilan agar segera melakukan evaluasi dan menegakkan aturan tegas bagi oknum-oknum yang terbukti melakukan tindakan haram mempermainkan hukum.
“Lembaga/institusi peradilan tentu perlu memperhatikan kejadian-kejadian yang seperti ini secara baik, melakukan evaluasi dan menegakan aturan yang berlaku bagi oknum-oknum yang demikian menjadi penting agar tidak terjadi lagi kejadian berulang. GMNI mendukung penuh pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Selain itu, aparat hukum juga harus mengedepankan nilai2 idiologi Pancasila dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” kata Chrisman di Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Lebih lanjut, pemerintah didesak melakukan langkah fundamental yang perlu dipertimbangkan pemerintah yakni dengan cara melakukan pemotongan generasi aparat penegak hukum. Seperti dikatakan Mahfud MD, para penegak hukum saat ini masih tersandera warisan masa lalu.
Ketua PB PMII Aminuddin Ma’ruf ikut ambil bagian mendesak pemerintah agar segera bertindak tegas menyikapi persoalan mafia hukum di lingkungan lembaga peradilan Indonesia.
“Perlu ada reformasi total dalam lembaga penegak hukum kita,” ujar singkat Amin saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/5/2016). (ER)
