Politik

Lupa Pada Sumpah, Ketua MPR: Pemimpin Harusnya Jadi Pelayan Masyarakat

NUSANTARANEWS.CO – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengaku turut prihatin dengan isu-isu kebangsaan yang terus berlangsung sejak akhir 2016 hingga awal 2017.

Menurutnya, keprihatinan itu muncul karena adanya kelompok yang berpendirian bahwa jika bukan golongannya berarti bukan teman. Bahkan, lanjut Zulkifli, kelompok tersebut beranggapan bahwa mereka yang bukan teman bisa dimusuhi dan diperangi. Meskipun masih satu bangsa dan negara, yakni Indonesia.

Zulkifli mengatakan, Pengelompokan-pengelompokan yang memicu pertikaian itu muncul seiring semakin rapuhnya semangat kebangsaan, dan semakin besarnya  kesenjangan, baik antara Pusat dan Daerah, Jawa dan Non Jawa, serta Barat dan Timur.

Zulkifli menuturkan, kesenjangan yang terjadi di Indonesia tampak begitu kasat mata. Misalnya saja pada bidang penguasaan lahan,  penguasaan sumber daya alam, hingga aktivitas impor yang sudah mencakup seluruh kebutuhan hidup. Mulai dari padi, daging, bawang, jagung, kedelai, cabai hingga garam.

“Petani kita tak punya lahan dan pekerjaan, mereka juga tak memiliki keterampilan dan pengetahuan. Ketika lapar, menjadi sangat gampang disusupi untuk melakukan tindakan anarkisme,” ungkapnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Jakarta, Sabtu (21/01/17).

Baca Juga:  Sumbang Ternak Untuk Modal, Komunitas Pedagang Sapi dan Kambing Dukung Gus Fawait Maju Pilkada Jember

Selain karena alasan kesenjangan, Zulkifli menambahkan, hal tersebut juga terjadi dikarenakan perilaku pejabat negara yang tidak mencerminkan Pancasila dan malah menambah rumit persoalan kebangsaan.

“Mereka adalah para pejabat yang lupa dengan tujuannya menjadi pemimpin. Sehingga menjadikan jabatannya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Lupa pada sumpahnya yang harus menjadi pelayan masyarakat,” ujarnya tegas. (Deni)

Related Posts

1 of 18