Lukman Edy: Gubernur DIY Boleh Perempuan

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta– Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan uji materi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) DI Yogyakarta, Kamis (31/8). MK mengabulkan gugatan pemohon yang sebelumnya menilai pasal 18 ayat 1 huruf m UU No 13/2012 bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan dengan Nomor 88/PUU-XIV/2016 itu telah dirilis di laman resmi milik MK, yang menyatakan bahwa frasa yang memuat antara lain riwayat pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak dalam Pasal 18 ayat 1 huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Wakil Ketua II DPR RI, Lukman Edy mengatakan dikabulkannya permohonan penggugat secara otomatis Gubernur DIY boleh perempuan.

“Putusan MK soal UU 13 tahun 2012 ini yang mengabulkan permintaan penggugat bekenaan dengan syarat menjadi gubernur yang eksplisit dinyataka harus laki-laki itu dirubah. Artinya, ada kesetaraan tidak ada diskriminasi di UU Keistimewaan Yogyakarta ini boleh laki-laki, boleh perempuan untuk jadi gubernur,” kata Lukman Edy di Jakarta, Selasa (5/9).

Terkait isu ini, Lukman Edy menuturkan DPR akan berusaha melakukan kanalisasi agar persoalan ini dapat diselesaikan di internal Keraton DIY.

“Kami, DPR menginginkan kanalisasi. Kita tidak boleh terlalu ikut campur tangan terhadap persoalan internal Keraton, karena UU Keistimewaan Yogyakarta itu hanya membuat garis Sri Sultan otomatis menjadi gubernur,” ujarnya.

“Nah berkenaan dengan Sultanya ini siapa, dari mana, bagaimana prosesnya itu di luar dari kewenangan UU konstitusi kita. Internal Keraton-lah kemudian berkenaan dengan peraturan internal Keraton itulah yang kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan,” sambungnya.

Ia menegaskan DPR tidak mau terlibat terlalu jauh perihal peraturan internal Keraton. Karena, peraturan Keraton menjadi wewenang dari internal Keraton sendiri.

Baca Juga:  DPR Minta Penyelenggara Pemilu Optimalkan Sosialisasi Via Sosmed

“Ya pokoknya pemerintah, DPR tidak ikut terlibat dalam menata ulang peraturan internal Keraton itu. Kalau misalnya mau diatur peraturan internal Keraton sekarang implementasinya seperti apa. Atau kalau mau memberi ruang sesuai dengan keputusan MK harus dilakukan perubahan,” jelas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Eriec Dieda