NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyerukan bangsa Indonesia mengganti haluan ekonomi dan mengubah paradigma pendidikan.
Cita-cita Kemerdekaan Nasional telah termaktub dalam Pembukaan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mencakup; melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Berkaitan dengan hal tersebut, LMND memandang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini telah melenceng dari cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Baca juga: Menteri Luhut: Pendidikan Baik, Indonesia Tak Mudah Dijajah
Ketua Umum LMND Idrayani Abdul Razak kepada redaksi mengungkapkan bawa melencengnya cita-cita kemerdekaan ini ditunjukkan dengan haluan ekonomi Indonesia yang liberal dan kapitalistik, serta paradigma pendidikan nasional yang mengikuti haluan ekonomi tersebut.
Aktivis perempuan yang akrab dipanggil Indah itu menganggap Pendidikan Indonesia telah berada di bawah dikte pasar. Perjanjian multilateral di antara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor industri tersier.
“Pendidikan dengan demikian telah resmi menjadi komoditi ekonomi dan ditempatkan di bawah rezim pasar bebas,” ujar Indah, Senin (8/10/2018).
Baca juga: Mencerna Mulusnya Kesepakatan WTO Paket Bali
Apabila pendidikan menjadi salah satu di antara sekian sektor yang mungkin untuk ditanami modal swasta, menurut Indah, konsekuensinya adalah semakin besar penetrasi modal internasional ke dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dan non formal.
“Tentu karena tujuan investasi modal tersebut adalah untuk mendapatkan laba, maka institusi pendidikan akan berubah menjadi institusi bisnis, yang proses pengolaannya berorientasi pada laba,” jelasnya.
LMND menegaskan sebagai industri yang spesifik, pendidikan tidak hanya menghasilkan output berupa produk jasa (komoditi), namun juga lulusan yang diolah dalam proses kependidikan untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Di dalam praktik pendidikan Indonesia, tidak hanya aktivitas pendidikan yang diubah menjadi komoditi, peserta didik pun sebagian dari dirinya (tenaga kerja) dikondisikan menjadi komoditi.
Akibat ketertundukan pendidikan di bawah pasar bebas, LMND menganggap akan menimbulkan beberapa dampak di antaranya, disorientasi kesadaran peserta didik. Kedua, praktik pendidikan semakin pragmatis. Aktivitas pendidikan berfokus pada pelatihan keterampilan tertentu yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ketiga, pendidikan mengalami kesulitan dalam mengambil peran sebagai sarana produksi pengetahuan. Indonesia masih berada di peringkat 85 dalam Indeks Inovasi Dunia.
Baca juga: Tenaga Kerja Asing Bisa Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
Selain dunia pendidikan, juga menyoroti perekomonian bangsa. Menurut Indah, perekonomian Indonesia saat ini masih terbelakang dengan indikasi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan bahan mentah agrikultur. Belum ada inovasi serius untuk mendorong hilirisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi Indonesia.
“Ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor ekstraktif punya korelasi dengan pengabaian terhadap peningkatan sumber daya manusia dan riset teknologi,” ujarnya.
LMND menilai bahwa keterbelakangan ekonomi Indonesia merupakan dampak liberalisme ekonomi. Selain itu, penerapan ekonomi berhaluan liberal juga berdampak pada kesenjangan sosial, dan ketimpangan kepemilikan lahan.
Indah juga menganggap keterbelakangan ekonomi Indonesia merupakan dampak liberalisme ekonomi. Selain itu, penerapan ekonomi berhaluan liberal juga berdampak pada kesenjangan sosial, dan ketimpangan kepemilikan lahan. Hal tersebut menurut Indah juga Ketahanan pangan dan energi yang masih rentan akibat ketergantungan impor, sekalipun Indonesia mempunyai potensi besar untuk swasembada.
Baca juga: Pengelolaan Ekonomi Nasional Harus Kembali Ke Pancasila
“Kerentanan ini pun sangat berhubungan dengan perjanjian-perjanjian multilateral (dengan keterlibatan WTO dan IMF) yang membebaskan impor pangan dan mengabaikan inovasi untuk ekonomi nasional yang mandiri,” tegas Indah.
Menyikapi hal itu LMND menyatakan sikap resmi politiknya. Pertama , haluan ekonomi Indonesia harus diganti dari ekonomi liberal menjadi ekonomi yang berdasar pada Pasal 33 UUD 1945.
“Kongkritnya, pemerintah harus serius mewujudkan kedaulatan pangan dan energi dengan menghentikan impor secara bertahap, melakukan reforma agraria secara lebih luas, dan melakukan inovasi untuk mendukung peningkatan produktivitas,” papar Indah.
Baca juga: Pertemuan IMF-World Bank, Rocky Gerung: Saya Sudah Bisa Tangkap Gimmick Pers Dunia Kepada Presiden
Kedua, LMND meminta harus ada perubahan paradigma pendidikan nasional dengan intervensi negara. Ketiga, menolak penyelenggaraan Annual Meeting IMF dan World Bank di Bali karena LMND menilai kedua lembaga tersebut terbukti hanya kepanjangan tangan rentenir internasional yang berkontribusi pada kehancuran ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia.
Keempat, menyerukan kepada para Mahasiswa dan Rakyat Indonesia untuk mendorong persoalan Ganti Haluan Ekonomi dan Perubahan Paradigma Pendidikan Nasional sebagai wacana dan tuntutan rakyat.
“Dan terahir, kami menyerukan kepada seluruh kekuatan politik yang terlibat dalam kompetisi di Pemilihan Umum 2019 untuk mengedepankan kampanye yang substantif sehingga menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kebaikan Bangsa Indonesia,” pungkasnya.
(eda/edd)
Editor: Almeiji Santoso
