Connect with us

Politik

LMND Nilai Pemerintah dan DPR Tak Ada Kepekaan Terhadap Aspirasi Mahasiswa

Published

on

lmnd, kemerdekaan nasional, pendidikan nasional, ekonomi indonesia, idrayani abdul razak, keadilan sosial, ekonomi liberal, haluan ekonomi, ekonomi indonesia, paradigma pendidikan, nusantaranews, nusantara, nusantara news

Ketua Umum LMND Idrayani Abdul Razak. (Foto: dok. Pribadi)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) menilai Pemerintah dan DPR seperti sengaja mempermainkan emosi masyarakat Indonesia. Organisasi kemahasiswaan yang terkenal vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat baik melalui aksi jalanan maupun advokasi di jalur hukum tersebut meminta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) agar sama-sama menghilangkan ego demi kepentingan rakyat Indonesia.

Ketua Umum LMND Indrayani Abdul Razak mengingatkan bahwa Pemerintah dan DPR adalah pengemban amanah rakyat Indonesia secara mayoritas dan bukan penyalur kepentingan segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat. Keluarnya berbagai rancangan aturan perundang-undangan yang dinilai tak manusiawi telah berhasil membuat geram seluruh rakyat Indonesia.

“Demonstrasi yang dipelopori mahasiswa yang sudah berlangsung hampir seminggu lamanya ternyata masih saja dianggap sebagai permainan dan tak kunjung mendapatkan titik terang,” tutur aktivis berwajah cantik yang akrab dipanggil Indah tersebut, Kamis (26/9).

Gelombang penolakan terhadap berbagai pasal dan aturan yang dinilai tidak memperlihatkan keberpihakannya terhadap rakyat, lanjut Indah, secara lanngsung telah berhasil menyeret masuk sektor yang lain seperti sektor pelajar, perempuan, seniman, pers, bahkan ojek online pun turut dalam barisan perlawanan.

Situasi ini terjadi, ungkap Indah, karena murni datang dari keresahan yang dialami rakyat. Bagaimana mungkin ditengah situasi yang sudah timpang, hutang luar negeri yang semakin melambung tinggi, komersialisasi seluruh sektor kehidupan rakyat (kesehatan mahal, pendidikan mahal dll), korupsi yang semakin menjadi dan membabi buta, lantas negara dengan seenaknya mengeluarkan berbagai aturan yang nyata hanya berpihak pada oligarki.

“Demonstasi yang terjadi diberbagai daerah hampir seluruhnya berujung ricuh, bahkan diberitakan ada sekitar duaratus tiga puluh dua (232) bahka informasi terkinisampai ada korban jiwa, tidakkah membuat Pemerintah dan DPR RI sadar?,” tandasnya.

Baca Juga:  Catatan Awal Tahun Bidang Ekonomi: Klaim Keberhasilan Pemerintah tak Sesuai Kenyataan

Sebagaimana diketahui, Aksi Unjuk Rasa menolak RUU KPK dan berbagai Rancangan Undang Undang lainya terus terjadi dibeberapa daerah. Demonstrasi yang terjadi tak hanya menyebabkan mahasiswa maupun aparat terluka.Bahkan Immawan Randi, mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo meninggal saat berdemonstrasi di depan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari, Kamis (26/9/2019).

Danrem 143 Haluoleo Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto membenarkan terkait meninggalnya Randi. Menurutnya, Randi meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Yustinus mengatakan terdapat luka di bagian dada sebelah kanan. Namun dia tak bisa memastikan penyebab luka tersebut.

“Apakah itu luka tembak atau luka tusuk, kami belum bisa pastikan. Kami tunggu hasil otopsi Rumah Sakit Abu Nawas,” papar Yustinus beberapa saat lalu.

Menyikapi hal tersebut, Indah Pemerintah dan DPR RI untuk tidak tutup mata terhadap peristiwa ini. Atas nama organisasinya, ia juga mengecam keras serta mengutuk tindakan represifitas aparat terhadap mahasiswa maupun rakyat sipil yang melakukan demonstrasi.

“Demonstrasi adalah hak rakyat yang dilindungi undang-undang. Setiap warga Negara yang merasa hak dan kewajibannya dikangkangi serta diperlakukan secara tidak adil oleh Negara maka wajib hukumnya untuk melawan,” pungkas Indah. (edy/eda)

Editor: Eriec Dieda

Terpopuler