Lemot Tangani Kasus Korupsi Waduk Wiyung dan PJU, AMI Sorot Kejati Jatim dan Kejari Lamongan

Lemot Tangani Kasus Korupsi Waduk Wiyung dan PJU, AMI Sorot Kejati Jatim dan Kejari Lamongan
Lemot tangani kasus korupsi Waduk Wiyung dan PJU, AMI sorot Kejati Jatim dan Kejari Lamongan.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar, kecewa dengan kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Lamongan, yang dimana dalam penetapan tersangka kasus korupsi tidak langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka.

“AMI sangat kecewa dan bertanya-tanya ada apa dengan kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang tidak mempunyai keberanian melakukan penahanan terhadap 2 tersangka SMT dan DLL dalam kasus korupsi bendungan Wiyung Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar 11 M,” terangnya, Selasa (3/1).

Padahal,lanjut Baihaqi,2 tersangka sudah sangat jelas merugikan keuangan negara yang dimana telah menjual aset pemerintah kota Surabaya dan seharusnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur segera melakukan penahanan terhadap 2 tersangka tersebut.

Sedangkan sekjen AMI,Ahmad Taufiq mengatakan AMI bertanya-tanya ada apa dengan kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan yang tidak mempunyai keberanian melakukan penahanan terhadap 4 tersangka JD, MDR, S dan F dalam kasus korupsi PJU yang merugikan keuangan negara 64 M.

AMI menilai,lanjut Ahmad Taufik kejaksaan negeri Lamongan tidak profesional dalam membongkar dan menangani kasus korupsi PJU dikarenakan dari 4 tersangka hanya perantara dan penyedia barang saja yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Dan sebenarnya ketika kejaksaan negeri Lamongan mau profesional dalam menangani kasus PJU tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan melibatkan oknum pejabat sebagai tersangka,” tegasnya.

Dari ketidak profesionalan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Lamongan, lanjutnya maka  Aliansi Madura Indonesia (AMI) akan menggelar aksi demo besar-besaran di depan kantor kejaksaan tinggi Jawa Timur.

“AMI juga akan mengirim surat kepada Presiden RI, DPR RI, Menkopolhukam, Kejaksaan Agung dan Komisi Yudisial, terkait ketidak profesional Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Lamongan,” pungkasnya. (setya)

Exit mobile version