NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengakui jika investor frustasi menanamkan modalnya di Indonesia, karena ia menilai Indonesia saat ini sudah tidak lagi menjadi negara hukum, namun negara peraturan. Banyak aturan dibuat untuk membelit diri sendiri, tapi disaat yang sama hukum tidak tegak, tak ada kepastian hukum.
Menurut Jubir Presidium Nasional Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK) Soeleman Harta salah satu contoh tidak tegaknya hukum ditandai oleh merajalelanya bandit perampok uang dan kekayaan negara yang justru mendapat kekebalan hukum. Mereka, kata Soeleman adalah para pejabat negara, yang melakukan kejahatan, merampok uang negara, tapi justru mendapat kekebalan hukum.
Sementara untuk mereka yang berjuang mencegah kejahatan dan menegakan kebenaran, lanjut dia, malah dikriminalisasi dan dipenjarakan oleh penegak hukum. “Sangat tepat kata Ronggowarsito, wolak walik zamane,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (18/10/2017).
Menurutnya, di Indonesia saat ini penegakan hukum hanya ada di spanduk-spanduk kampanye, ada di retorikanya Presiden saat berpidato di depan relawan pendukungnya. Kepastian penegakan hukum juga hanya ada dimulut anggota DPR dan pejabat penegak hukum saat di wawancara atau talk show di tivi.
“Setiap saat pejabat negara menyampaikan pidato politik dan wawancara berbusa-busa di depan media massa terkait kepastian penegakan hukum tanpa diskriminasi, hingga telinga kita bosan mendengarnya. Tapi di saat yang sama mereka justru diduga turut terlibat merekayasa hukum untuk membebaskan Setya Novanto (kasus mega-korupsi e-KTP) melalui pra peradilan,” sambung Soeleman.
Dirinya menambahkan, para pimpinan penegak hukum setiap saat memastikan untuk menegakan hukum secara tegas dan adil. Tapi disaat yang sama mereka membebaskan penjahat perampok uang negara dalam projek kondensat BP Migas yang melibatkan Honggo Wendratno dan Raden Priyono.
Dalam sebuah kesempatan Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai posisi Indonesia yang menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government, atau tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah berdasarkan Gallup data.
“Presiden Joko Widodo senang dan bangga dengan peringkat kepercayaan diraih tersebut, dengan berharap kepada para investor untuk tidak ragu-ragu dalam menginvestasikan uangnya ke dalam infrastruktur dan sektor riil,” katanya.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo mungkin tak paham jika para investor jauh lebih paham terhadap situasi Indonesia ketimbang dirinya dan para aparat pemerintahannya. “Para investor sangat memahami terkait adagium yang berbunyi, ‘sexs dapat dibeli, tapi cinta tak mungking bisa dibeli”,” tegasnya. (Gendon)
Editor: Romandhon
